Nadiem Makarim Hapus UN, Berikut 5 Faktanya, Didukung Kepala Daerah hingga Dikritik Jusuf Kalla

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional (UN).

Gebrakan Nadiem Makarim menghapus UN ini tengah menjadi sorotan.

Ujian nasional resmi ditidakan mulai tahun 2021 mendatang.

Dihapusnya ujian nasional ini menuai sejumlah pro dan kontra.

Kendati demikian, banyak yang mendukung kebijakan baru Nadiem Makarim menghapus UN.

Sederet pejabat juga ikut memberikan dukungannya pada kebijakan baru Nadiem Makarim ini.

Salah satunya yakni Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Menurut Sutadmidji, porsi UN selama ini begitu berlebihan dalam menentukan kelulusan.

Bahkan ujian nasional menjadi momok besar bagi siswa.

Namun dari sekian banyak dukungan yang menghampiri Nadiem Makarim, Jusuf Kalla justru memberikan kritiknya.

Berikut deretan fakta penghapusan ujian nasional yang disahkan oleh Nadiem Makarim.

1. Konsep "Merdeka Belajar" menurut Menteri Nadiem 

Mendikbud Nadim Makarim menjelaskan arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019). (DOK. KEMENDIKBUD)

Setelah menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem membuat terobosan dengan empat program kebijakan pendidikan yang disebut "Merdeka Belajar".

"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

• Nadiem Makarim Resmi Hapus Ujian Nasional di Tahun 2021, Telah Siapkan Pengganti UN dengan Ini

• Lihat Erick Thohir, Nadiem Makarim & Wishnutama Berakting di Pentas Antikorupsi, Ini Reaksi Jokowi

• Sukses Dirikan Gojek, Nadiem Makarim Sempat Merengek Pujian ke Ibu, Dapat Setelah Lakukan Ini

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tutur Nadiem.

Ilustrasi Program Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim (DOK. KEMENDIKBUD)

Menteri Nadiem menjelaskan, penyelenggaraan USBN, pada tahun 2020, akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan, baik itu tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya.

"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa," ucap Nadiem.

3. Gubernur Kalbar sepakat dan siap dukung 

Gubernur Kalbar Sutarmidji (kiri) dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan (kanan) seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara (5/9/2018). (Dok Humas Pemprov Kalbar)

Penghapusan UN, menurut Sutarmidji, Provinsi Kalbar siap mengimplementasikan sistem dan kebijakan baru Kemendikbud sebagai pengganti UN.

"Saya setuju. Pemprov Kalbar siap. Tetapi harus ada media evaluasi," kata Midji kepada sejumlah wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/12/2019).

Midji menjelaskan, media evaluasi ini nantinya akan memuat hasil belajar siswa secara keseluruhan.

• Komentar Desainer Soal Gaya Pakaian Kasual Nadiem Makarim, Mirip Presiden Jokowi, Ada Pesan Tersirat

• Kak Seto Usul ke Nadiem Makarim Sekolah Cukup 3 Hari Seminggu & Perhari 3 Jam, Kurikulum Milenial

• Jawaban Menohok Nadiem Makarim saat Najwa Shihab Soroti Harta Kekayaan & Tanya Alasan Jadi Menteri!

Dengan begitu, media evaluasi akan menjadi indikator bagi guru untuk menilai kelulusan siswa.

4. Kritikan dari Jusuf Kalla 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Jusuf Kalla justri menganggap UN masih relevan untuk diterapkan dalam menentukan kelulusan siswa.

Hal itu karena UN menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Kalla menambahkan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

5. Dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan 

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan akan berupaya menumbuhkan sektor pariwisata dan agro industri pasca beroperasinya Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Rabu (11/12/2109). (KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWAR)

Gubernur Kalimantan Selatan ( Kalsel) Sahbirin Noor menyatakan, hal menghapus atau meneriksan UN adalah hak sepenuhnya Mendikbud.

"Terkait penghapusan UN, kita pasti mengikuti keputusan kementerian pendidikan," singkat Sahbirin saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2019).

• Nadiem Makarim Dikabarkan Akan Hapus Ujian Nasional di Tahun 2021, Ini Alasan Tak Lakukan Lebih Awal

• Hadiri Perayaan Hari Dongeng, Istri Nadiem Makarim Curi Perhatian, Tampil Sederhana dan Memesona

Senada, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Yusuf Efendy, juga menyambut baik penghapusan UN.

Yusuf menilai, penerapan sistem UN banyak mengambil hak guru dalam hal mendidik siswa.

"Penghapusan UN banyak sisi positifnya, hak guru untuk menguji siswanya diambil oleh pusat melalui bingkai UN. Kalau UN dihapuskan semuanya dikembalikan ke guru," jelas Yusuf. (TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 5 Fakta Seputar UN Dihapus, Dukungan Kepala Daerah hingga Dikritik Jusuf Kalla