Selain Donald Trump, 3 Presiden Amerika Ini Juga Dimakzulkan, Ada yang Berhubungan dengan Wanita!

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dunia politik Amerika tengah panas setelah Donald Trump dimakzulkan.

Donald Trump dimakzulkan oleh para anggota DPR.

3 Presiden Amerika ini juga dimakzulkan saat masih menjabat!

Donald Trump dimakzulkan, berikut 3 presiden Amerika Serikat yang juga pernah dilengserkan, ada yang hubungan gelap dengan wanita.

Publik dikejutkan dengan berita politik Amerika Serikat.

Donald Trump resmi dimakzulkan dari Presiden Amerika Serikat.

DPR memutuskan untuk melengserkan Donald Trump karena berbagai hal.

Salah satu yang paling utama adalah penyalahgunaan kekuasaan.

Donald Trump merupakan mantan pebisnis dan bekerja di industri hiburan ini menjadi presiden Amerika yang ke-45.

Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika pada 20 Januari 2017 lalu.

Terpilihnya Donald Trump tersebut menuai pro dan kontra tak hanya dari Amerika saja namun juga dunia.

Selama masa kampanye, tak jarang Donald Trump mengungkapkan perkataan yang kontroversial.

Kini, tampaknya Donald Trump harus berhenti menjadi Presiden.

Donald Trump dimakzulkan dalam pemungutan suara (voting) bersejarah di DPR pada Rabu 18 Desember 2019.

Selain Donald Trump, terdapat 3 presiden Amerika lain yang juga dimakzulkan!

1. Andrew Johnson (1868)

Dorongan Presiden Andrew Johnson dari Partai Demokrat untuk rekonstruksi pascaperang saudara AS, termasuk dengan mengintegrasikan kembali negara-negara bagian di selatan ke dalam Serikat, menempatkannya dalam konflik dengan Kongres.

Kongres memveto semua undang-undang, termasuk "Kode Hitam", yakni hukum rasis yang dipilih oleh perwakilan dari Selatan.

Dalam kebuntuan, Johnson memecat menteri perangnya, mendorong Kongres untuk meluncurkan proses pemakzulan, yang pertama dalam sejarah AS.

Pada 24 Februari 1868, Dewan Perwakilan Rakyat AS memilih 11 pasal pemakzulan, terutama atas upaya Johnson dalam menggantikan pejabat yang ditunjuk oleh Senat.

Namun setelah menjalani persidangan selama sepekan, di bulan Mei, Senat kekurangan satu suara untuk mencapai mayoritas dua pertiga, sebagai syarat untuk menjatuhkan hukuman.

Johnson tetap menjabat sebagai presiden namun kehilangan dukungan dari partainya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya dan masuk ke Senat lima tahun kemudian. 

2. Richard Nixon (1974)

Selama masa kampanye pada tahun 1972 untuk pemilihan kembali dalam pemilu, Presiden Richard Nixon dari Partai Republik, terlibat dalam upaya penyadapan di kantor pusat Partai Demokrat di Gedung Watergate, Washington.

Operasi itu terbongkar dan para pelaku tertangkap. Skandal itu pun terungkap dalam sebuah laporan investigasi yang dilakukan surat kabar Washington Post.

Nixon berupaya menutupi keterlibatannya dalam operasi tersebut, namun pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung AS memerintahkannya untuk menyerahkan rekaman rahasia dari percakapan di Ruang Oval.

Rekaman tersebut diyakini akan memberi bukti bahwa presiden dan para penasihat utamanya terlibat dalam upaya menutupi tindak kejahatan yang terperinci.

Pada 30 Juli, Komite Kehakiman DPR AS menyetujui tiga pasal pemakzulan Nixon, yang menghalangi proses peradilan, menyalahgunakan kekuasaan, serta berupaya menghalangi proses pemakzulan dengan menentang perintah pengadilan untuk menyerahkan bukti.

Namun sebelum pasal-pasal pemakzulan itu dipertimbangkan oleh DPR, yang hampir pasti akan memilih untuk memecatnya, Nixon memutuskan mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 9 Agustus 1974.

3. Bill Clinton (1999)

Bill Clinton menjadi presiden kedua dari Partai Demokrat yang menghadapi pemakzulan setelah berbohong dalam pernyataan di bawah sumpah terkait kasus dugaan perselingkuhan.

Bill Clinton membantah di bawah sumpah bahwa dia memiliki hubungan seksual dengan Monica Lewinsky, mantan staf magang di Gedung Putih.

Lewinsky yang awalnya menyangkal hubungan dengan presiden akhirnya mengakui perselingkuhan yang dilakukannya.

Bill Clinton akhirnya juga mengaku.

Kendati demikian, karena sempat membantah saat memberi pernyataan di bawah sumpah, hal itu memicu seruan untuk pemakzulannya. 

Pada 12-13 Desember 1998, Komite Kehakiman DPR AS memilih menyetujui empat pasal pemakzulan, yakni dua pasal tentang sumpah palsu, satu pasal menghalangi peradilan, dan pasal penyalahgunaan kekuasaan.

Pada 19 Desember 1998, DPR memilih untuk memakzulkan Presiden Clinton atas dua pasal, yakni sumpah palsu di hadapan juri dan menghalangi peradilan.

Akan tetapi saat pemungutan suara di Senat pada 12 Februari 1999, 45 anggota Senat dari Partai Demokrat tetap membela Clinton, sedangkan hanya 55 anggota Senat dari Republik yang setuju.

Hal itu menjadikan Senat tidak mencapai syarat dua pertiga suara untuk menjatuhkan hukuman dan Clinton tetap menjabat sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya pada 2001.

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul Tak Cuma Donald Trump, Berikut 3 Presiden Amerika Serikat yang Sempat Hadapi Pemakzulan