5 Menteri Jokowi Masuk Usulan Dicopot, Dari Isu Korupsi, Tukang Bikin Gaduh dan Konflik Kepentingan

5 Menteri Jokowi Masuk Usulan Dicopot, Dari Isu Korupsi, Tukang Bikin Gaduh dan Konflik Kepentingan

5 Menteri Jokowi Masuk Usulan Dicopot, Dari Isu Korupsi, Tukang Bikin Gaduh dan Konflik Kepentingan
TribunNewsmaker.com/ Irwan Rismawan
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin bersiap berfoto bersama dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Presiden Jokowi resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - 5 nama menteri di Kabinet Presiden Jokowi ini masuk usulan pencopotan alias reshuffle. Antara lain karena didera isu korupsi, konflik kepentingan dan 'tukang bikin gaduh.' Siapakah sajakah 5 menteri layak di-reshuffle versi Indonesian Political Opinion tersebut?

Kinerja menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju terus menjadi sorotan khalayak.

Terbaru, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju.
Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

 

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, dua di antaranya adalah Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika)

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Agung Budi Santoso
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved