Virus Corona

Puan Maharani Janji Akan Fokuskan Kinerja DPR untuk Bantu Atasi Wabah Corona, Bagaimana Realitanya?

Puan Maharani pernah menjanjikan bahwa DPR bakal lebih fokus pada penanganan wabah Covid-19, lantas bagaimana realitanya?

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Puan Maharani 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tak sedikit pihak yang menganggap kerja DPR kurang signifikan terhadap upaya penanganan Covid-19.

Padahal, mereka sampai membuka masa persidangan di tengah pandemi virus corona di Indonesia ini.

Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani pernah berjanji akan memfokuskan kerja-kerja DPR untuk membantu mengatasi wabah virus corona.

Hal itu ia sampaikan saat membuka masa sidang pada Senin (30/3/2020).

Kala itu, Puan mengatakan hal tersebut sebagai wujud komitmen DPR terhadap upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Namun, sepanjang masa persidangan yang dibuka sejak 30 Maret hingga 12 Mei 2020, hanya ada satu peraturan perundang-undangan yang disahkan DPR yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Heran DPR Ngotot Cetak Uang Rp 600 T, Dahlan Iskan: Mereka Masih Harus Berhadapan dengan Sri Mulyani

Korban Pemerkosaan Ngaku Disogok Rp 1 Miliar oleh Anggota DPRD, Diminta Cabut Laporan, Ini Ceritanya

Anggota DPR yang Balas Kritikan Najwa: Arteria Suruh Perbaiki Diri, Arsul Minta Ada Klarifikasi Dulu

Ilustrasi virus corona
Ilustrasi virus corona (Shutterstock)

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sayangnya, Perppu 1/2020 pun ramai dikritik, bahkan hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perppu ini juga dinilai tidak memiliki pendekatan yang mencirikan kebutuhan spesifik trkait penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI).

POPULER Arsul Sani Tanggapi Kritikan Najwa Shihab, Sebut Sarjana Hukum yang Tak Tahu Kewajiban DPR

Tanggapi Kritikan Najwa Shihab, Arsul Sani: Tanda Najwa Sarjana Hukum yang Tak Tahu Kewajiban DPR

"Dalam perppu ini, tidak tergambar secara jelas bagaimana public health policy yang diharapkan masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19," kata Ketua PSHTN FHUI Mustafa Fakhri, Selasa (12/5/2020).

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Irsan Yamananda
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved