Muhammadiyah Tanyakan Soal New Normal, Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi: Sudah Dikaji Secara Valid?

Tapi, di sisi lain pemerintah menyampaikan pemberlakuan relaksasi.

"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.

Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," tutur Haedar.

Atas sikap pemerintah ini, menurut Haedar, wajar publik menilai pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang keselamatan rakyatnya sendiri.

Ia mengatakan, penyelamatan ekonomi memang penting.

Tetapi yang tidak kalah penting adalah keselamatan masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta supaya pemerintah mengkaji dengan saksama pemberlakuan new normal.

Pemerintah juga dminta memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan new normal, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.

Pemerintah juga diminta menyampaikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tak semakin meluas karena kebijakan tersebut.

Haedar mentatakan, tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal sepenuhnya ada pada pemerintah.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.

Kata Psikolog Soal New Normal

Sejak adanya kasus Covid-19 di Indonesia, kontak fisik antar sesama semakin berkurang karena adanya social distancing serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penerapan jaga jarak yang sudah berlangsung hampir tiga bulan membuat digitalitasi semakin terasa di kehidupan sehari-hari.

Lantaran orang jadi belajar, bekerja, hingga beribadah secara online di rumah. Bahkan transaksi pembayaran pun sekarang sudah banyak mengandalkan dompet digital.