Breaking News:

Sosok Sari Labuna, Aktivis yang Arak Keranda Bergambar Puan Maharani bersama BAR-BAR, Jadi Tersangka

Sari Labuna, aktivis mahasiswi yang mengarak keranda bergambar Puan Maharani bersama Barisan Rakyat Bergerak (BAR-BAR) ditetapkan jadi tersangka.

makassar.tribunnews.com
Sari Labuna, mahasiswi yang juga megarak keranda bergambar Puan Maharani di Makassar 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sari Labuna, aktivis mahasiswi yang mengarak keranda bergambar Puan Maharani bersama Barisan Rakyat Bergerak (BAR-BAR) dalam demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Makassar telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berbagai aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air.

Salah satu mahasiswi yang melakukan aksi demo di Makassar, Sari Labuna (21) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Sari Labuna, mahasiswi yang juga megarak keranda bergambar Puan Maharani di Makassar
Sari Labuna, mahasiswi yang juga megarak keranda bergambar Puan Maharani di Makassar (makassar.tribunnews.com)

Baca juga: FOTO Masa Lalu Polisi Ganteng yang Viral Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja, Tampan Sejak SMA

Baca juga: BAKAL Dipolisikan Pendukung Puan, Nikita Mirzani Tak Gentar Hadapi 100 Pengacara: Sini Lawan Gue!

Sari Labuna yang menjadi jenderal lapangan Barisan Rakyat Bergerak (BAR-BAR) dalam demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja jadi tersangka Sabtu (10/10/2020).

Penetapan Sari Labuana sebagai tersangka menjadi lanjutan kasus penangkapan dirinya bersama mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Makassar.

Namun ia tak sendiri. Polisi menetapkan lima orang lainnya, yakni K, Ince, N alias Y, MF, D. Namun pasal yang diterapkan dari ke enam tersangka itu berbeda.

Melalui data penanganan pelaku unjuk rasa yang diperoleh dari Humas Polda Sulsel, Sari Labuna disangkakan pasal 214 KUHP dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan bersama seorang mahasiswa berinsial K.

Sementara empat lainnya, Ince, N alias Y, MF, D disangkakan pasal 170 Juncto pasal 406 dan 214 Juncto 55 KUHP terkait pengrusakan.

Penelusuran tribun-timur.com terkait pasal 214 KUHP, tercantum dalam BAB VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum.

Dimana disebutkan dalam pasal 214 Ayat 1, Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Halaman Selanjutnya ====>

Sumber: TribunStyle.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved