Breaking News:

POPULER Soal Pidana Mati Mensos Juliari, Mahfud MD Sebut Bisa Dijerat, DPR Minta KPK Jangan Asal

Berikut tanggapan deretan publik figur dan pakar mengenai isu pidana mati Menteri Sosial Juliari Batubara.

Istimewa via Kompas TV
Menteri Sosial (non aktif) Juliari Batubara 

Akan tetapi, ancaman hukum mati itu bisa tetap dikenakan, hal itu tergantung ahli dalam menafsirkan antara bencana non-alam dan bencana alam nasional.

"Bisa (berkembang jadi hukuman mati), tinggal mencari ahli apakah bencana alam nasional ini lebih kecil dibandingkan dengan bencana Covid-19 yang sudah ditetapkan juga oleh negara berdasarkan Perpres," kata dia.

"Kalau secara ilmiah itu bisa ditemukan, tentu tuntutan bisa dilakukan ke situ juga, dakwan dan tuntutannya," imbuh Mahfud.

2. Arsul Sani

Arsul Sani Saat Ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Arsul Sani Saat Ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017). (MOH NADLIR/KOMPAS.com)

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan asal gunakan pasal hukuman mati terhadap kasus Menteri Sosial Juliari Batubara.

Namun, KPK harus melihat konstruksi hukum bila pasal tersebut mau dikenakan.

"Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12, tidak  bisa dituntut dan dihukum mati, yang bisa kalau di sana ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/12) seperti dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Jokowi Ungkap Tak Akan Lindungi Menteri yang Korupsi, Mensos Juliari Batubara Akan Mengundurkan Diri

Karena itu, menurut Arsul, Juliari tidak bisa dijerat dengan pidana hukuman mati terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19, dengan mengacu pada Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Sementara ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undan-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

"Kita juga jangan terbuai saja bahwa ini musti dituntut hukuman mati. Kita lihat konstruksi hukumnya, masuk apa tidak misalnya digunakan Pasal 2 UU Tipikor itu," katanya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Irsan Yamananda
Editor: ninda iswara
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved