Breaking News:

Perombakan Menteri dan Wakil Menteri Jadi Sorotan, Tak Sepaket, Pengamat Politik Beri Tanggapan

Pakar dan pengamat politik tanggapi perombakan menteri dan wakil menteri yang tak sepaket.

Editor: ninda iswara
Instagram @jokowi
Presiden Jokowi umumkan 6 menteri baru 

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, perombakan kabinet yang tidak satu paket ini kemungkinan disebabkan Presiden ingin tugas yang diemban para wakil menteri tidak berubah.

Sehingga, yang ke depannya perlu diamati adalah manajemen ketika menteri yang baru akan bergabung dengan wakil menteri yang menjabat lebih dulu.

Hendri juga melihat bahwa para menteri seperti tak punya pilihan lain.

"Sebenarnya dari awal kan menteri ini seperti tak punya suara untuk tentukan siapa wakil-nya. Jadi wakil menteri itu ditaruh oleh Presiden dan diharapkan (menteri) bisa bekerja sama," kata Hendri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Kondisi ini menurutnya menarik karena Presiden Jokowi mengharapkan adanya satu tim.

Namun, menteri tak diberi ruang memilih wakil menterinya.

"Sekarang begitu juga. Menterinya baru tapi wakil menteri sudah ada," ucap Hendri.

Oleh karena itu, keberadaan menteri dan wakil menteri ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk pemerintah dalam hal manajemen kelembagaan.

Dalam hal ini, menteri harus bisa bekerja sama dengan wakil menteri dan membangun birokrasi yang baik dengan para Direktur Jenderal.

Baca juga: TERJAWAB! Skor 6 Menteri Baru Jokowi Menurut Fahri Hamzah, Fadli Zon, Pengamat Saya Beri Nilai 7,5

Baca juga: Saya Tak Pandai Retorika Kicau Menteri Baru Jokowi, Trenggono, Langsung Dibalas Susi Pudjiastuti

Pengaturan wamen tidak jelas

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, sejak dulu posisi wakil menteri kerap dipertanyakan.

Penyebabnya, dasar pengaturannya tidak jelas.

Feri menjelaskan, pasal 10 UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya menjelaskan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri terkait kebutuhan khusus di kementerian tertentu.

"Namun pengaturan lebih jauh juga cukup abu-abu meskipun posisi Wakil Menteri itu konstitusional berdasarkan putusan MK no 70/PUU-IX/2011, " tutur Feri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved