Penanganan Covid
Vaksinasi Covid-19 Dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021, Penyuntikan Perdana kepada Presiden Jokowi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ungkap vaksinasi akan dimulai pada Rabu, 13 Januari 2020 dengan penyuntikan pertama pada Presiden Jokowi
Editor: Talitha Desena
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah memastikan akan mulai melakukan proses vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021.
Kepastian proses vaksinasi Covid-19 ini dibenarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Budi mengatakan, penyuntikan vaksin perdana akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo.
Kemudian, disusul oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.
Hal itu disampaikan Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan, di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi, dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: VIRAL Pesan WhatsApp tentang Vaksin Sinovac Tidak Halal karena dari Kera Hijau, Ahli Klarifikasi
Baca juga: AKHIRNYA Vaksin Sinovac Terbukti Aman, Tapi Tak Tahu Efektif untuk Covid-19 atau Tidak
Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak.
Budi menjelaskan, penyuntikan vaksin diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.
Ia juga berharap, kepala daerah ikut memantau proses vaksinasi secara langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak, Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat," kata Menkes Budi.
Ia menjelaskan, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan diawali terhadap tiga kelompok.
Yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah, serta tokoh agama.
"Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah."
"Melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan," ujar Budi.
Kemudian, Budi juga meminta kepala daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS.
