Breaking News:

Penanganan Covid

DPR Minta Pemerintah Cabut Ancaman Denda ke Warga yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKS, Ansory Siregar menekan pemerintah untuk mencabut ancaman denda kepada masyarakat yang tidak ingin disuntikkan vaksin

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas medis menunjukkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac (CoronaVac) saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA), Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Sejumlah pejabat menerima suntikan vaksin Covid-19 di antaranya yakni Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna dan Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya. Seusai divaksin, mereka menerima Kartu Vaksinasi Covid-19 untuk mendapatkan suntikan dosis kedua setelah dua minggu d 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKS, Ansory Siregar menekan pemerintah untuk mencabut ancaman denda kepada masyarakat yang tidak ingin disuntikkan vaksin pada saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT. Biofarma, Kamis (14/1/2021).

Menurut Ansory, memberi ancaman bukanlah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat mendukung vaksinasi Covid-19.

“Tolong dihapus ancaman itu dari masyarakat, sebab kalaupun didenda pada akhirnya tidak akan disuntik, kan tujuannya agar mereka mau disuntik.

Sebenarnya kalau vaksin ini bagus pasti akan dicari orang berapapun harganya, sebaliknya jika vaksin ini tidak bagus harga gratis pun orang tidak akan mau.

Nah ini kan kerja kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mensosialisasikannya,” ucap Ansory.

Petugas kesehatan Puskesmas dibantu petugas kepolisian mengambil Vaksin Covid-19 Sinovac saat didistribusikan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Jawa Barat, Rabu (13/1/2021). Dinas Kesehatan Kota Bandung mendistribusikan 25 ribu dosis vaksin Covid-19 Sinovac ke 80 puskesmas, 34 rumah sakit serta klinik-klinik di Kota Bandung untuk kebutuhan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan.
Petugas kesehatan Puskesmas dibantu petugas kepolisian mengambil Vaksin Covid-19 Sinovac saat didistribusikan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Jawa Barat, Rabu (13/1/2021). Dinas Kesehatan Kota Bandung mendistribusikan 25 ribu dosis vaksin Covid-19 Sinovac ke 80 puskesmas, 34 rumah sakit serta klinik-klinik di Kota Bandung untuk kebutuhan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Ansory juga mengatakan seharusnya pemerintah menetapkan jadwal vaksin menunggu hasil uji klinis setidaknya beberapa minggu lagi agar tidak ada kontra yang timbul dari masyarakat.

Begitu pula EUA/Emergency Use Autorization atau ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Baca juga: Awalnya Ditawarkan Gratis, Menkes Mulai Buka Opsi Jual Vaksin Mandiri untuk Perusahaan, Syarat 1

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sambut Baik Ide Penerima Vaksin Dapat Sertifikat Digital, Bisa Dipakai untuk Ini

“BPOM mempunyai hak untuk bertindak tegas kepada pemerintah jika uji EUA belum keluar, BPOM sudah dua kali memaparkan bahwa hasil uji klinis akan keluar lima belas hari sampai satu bulan lagi."

"Seharusnya bukan Bapak Budi Gunadi yang menentukan vaksinasi tanggal tiga belas, tetapi yang menentukan vaksinasi seharusnya dari BPOM. Untuk ke depan kita semua harus mengikuti alur," ujar Ansory.

Anshory juga mengusulkan agar UU Karantina direvisi agar tidak ada sanksi yang tidak produktif. Terlebih dalam situasi pandemi, kondisi masyarakat tidak memungkinkan.

(Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Catatan Redaksi:

Bersama kita lawan virus corona. Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR: Pemerintah Harus Cabut Ancaman Denda ke Warga yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Ikuti kami di
Editor: Vega Dhini Lestari
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved