Breaking News:

Penanganan Covid

Regulasi Vaksinasi Mandiri, Mengatur Pembelian Vaksin oleh Perusahaan, Karyawan Bakal Dapat Gratis

Regulasi vaksinasi mandiri mengatur pembelian vaksin oleh perusahaan, karyawan bakal dapat vaksin gratis.

Editor: ninda iswara
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas kesehatan Puskesmas dibantu petugas kepolisian mengambil Vaksin Covid-19 Sinovac saat didistribusikan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Jawa Barat, Rabu (13/1/2021). Dinas Kesehatan Kota Bandung mendistribusikan 25 ribu dosis vaksin Covid-19 Sinovac ke 80 puskesmas, 34 rumah sakit serta klinik-klinik di Kota Bandung untuk kebutuhan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah saat ini sedang merancang regulasi vaksin mandiri yang sifatnya berbayar.

Regulasi vaksin mandiri tersebut akan mengatur pembelian vaksin oleh pengusaha perusahaan atau industri untuk diberikan kepada karyawannya secara gratis.

"Dengan persiapan untuk akselerasi vaksin, di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya.

Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden, Kamis(21/1/2021).

Airlangga mengatakan salah satu yang sedang digodok yakni sumber atau merk vaksin mandiri.

Vaksin tersebut harus berbeda dengan vaksin yang gratis dari pemerintah.

"Jadi ada beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis," katanya.

Baca juga: Untuk Vaksin Gratis, Menkes Budi Gunadi Kelimpungan Pakai Data Kemenkes Kapok! Tak Sesuai Fakta

Baca juga: Ungkap Penyebab Bupati Sleman Tetap Positif Covid-19 Meski Sudah Divaksin, Ahli : Injeksi di Bahu

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris
Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris (Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi sinyal lampu hijau terkait wacana vaksin mandiri bagi pengusaha.

Menurutnya, opsi vaksin mandiri bisa dilakukan selama tujuannya mempercepat program vaksinasi secara nasional.

"Pengusaha menyampaikan ke saya 'pak bisa tidak vaksin mandiri'. Ini yang baru akan kita putuskan karena kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" tutur Jokowi saat acara 11th Kompas100 CEO Forum.

Meski begitu, Jokowi meminta isu ini harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi polemik.

"Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda. Bisa dilakukan," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan melibatkan rumah sakit swasta dalam proses vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Bupati Sleman Positif Covid-19 Usai Divaksin, Penjelasan Kepala Dinas, Yakin Bukan karena Vaksinasi

Baca juga: Bahas Vaksin Mandiri, Erick Thohir Sebut Harus Berbeda Merek dengan Vaksin Gratis dari Pemerintah

Tangkapan layar acara penandatanganan formulir B Vaksin Gavi Covax Facility, sebagai pelengkap konfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin Covid-19 gratis dari lembaga internasional tersebut yang resmi dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melalui virtual, Kamis (7/1/2020).
Tangkapan layar acara penandatanganan formulir B Vaksin Gavi Covax Facility, sebagai pelengkap konfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin Covid-19 gratis dari lembaga internasional tersebut yang resmi dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melalui virtual, Kamis (7/1/2020). (screenshot)

Ia mengatakan, hal itu sebagai upaya untuk mencapai target Presiden Jokowi yang meminta vaksinasi rampung dalam 12 bulan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved