Breaking News:

Menilik Siapa yang Membujuk Presiden Jokowi Membuka Investasi Miras hingga Menimbulkan Polemik

Siapa sebenarnya dalang yang membujuk Jokowi untuk membuka investasi miras di Indonesia?

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 setibanya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga suasana berlangsung kondusif. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menilik sosok yang membujuk Presiden Jokowi untuk membuka investasi miras.

Perpres yang sempat disetujui Jokowi terkait investasi miras memunculkan kontroversi.

Siapa sebenarnya dalang yang membujuk Jokowi untuk membuka investasi miras di Indonesia?

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan awal mula usul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka investasi minuman keras ( miras) atau minuman beralkohol.

Usulan pembukaan investasi miras itu kemudian dituangkan dalam lampiran peraturan tersebut dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Belakangan, regulasi itu kemudian dicabut sendiri oleh Presiden Jokowi.

Bahlil menjelaskan salah satu pertimbangan investasi miras dibuka di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, yakni demi kearifan lokal wilayah tersebut.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Kompas.com)

Baca juga: Perpres Miras Dicabut, PBNU Minta Pemerintah Tak Sembrono Lagi: Tidak Ada Pertimbangan Agama & Etika

Baca juga: Perpres Soal Vaksin Covid-19: Siapa Pun yang Cacat & Meninggal karena Vaksin Akan Diberi Santunan

Mantan Ketum Hipmi itu menyebut, usulan salah satunya datang dari pemerintah daerah dan masyarakat.

"Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini (izin investasi dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja karena memang di daerah itu ada kearifan lokal," ujar Bahlil dilansir dari Antara, Rabu (3/3/2021).

"Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," kata dia lagi.

Bahlil menjelaskan, salah satu contohnya yakni Sopi, minuman beralkohol khas NTT. Menurut dia, minuman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tidak bisa didorong menjadi industri besar karena masuk kategori terlarang.

HALAMAN 2 >>>>>>>

Ikuti kami di
Editor: Salma Fenty Irlanda
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved