Puasa Ramadhan 2022 Kapan Mulai? Simak Jadwal Puasa PP Muhammadiyah dan Pemerintah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kapan awal Ramadhan atau awal puasa Ramadhan 2022/1443 H?

Hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan kapan 1 Ramadhan 1443 Hujriah.

Namun, diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa Ramadhan 1443 H.

Menurut Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu, 2 April 2022.

Dengan awal puasa Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu, 2 April 2022, maka salat tarawih perdana akan dilaksanakan pada Jumat, 1 April 2022 malam.

Penetapan awal puasa oleh Muhammadiyah tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah nomor 01/MLM/I.0/E/2022.

Baca juga: Kapan Jadwal Puasa 2022 1 Ramadhan 1443 H Dimulai? Ini Keputusan NU, Muhammadiyah hingga Pemerintah

Berikut penetapan hasil hisab Ramadhan hingga Zulhijah 1443 H dari PP Muhammadiyah:

- 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 2 April 2022

- 1 Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin Pon, 2 Mei 2022

- 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada hari Kamis Pahing, 30 Juni 2022

- Hari Arafah (9 Zulhijah 1443 H) jatuh pada hari Jumat Kliwon, 8 Juli 2022

- Idul Adha (10 Zulhijah 1443 H) jatuh pada hari Sabtu Legi, 9 Juli 2022

Keputusan lengkap terkait penentuan awal Ramadhan 1443 H oleh PP Muhamadiyah dapat Anda di sini.

Sedangkan untuk pemerintah, belum menetapkan kapan 1 Ramadhan 1443 H.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat dalam menentukan awal puasa Ramadhan 2022.

Merujuk pada penentuan 1 Ramadhan pada 2021, sidang isbat dilakukan sehari jelang puasa Ramadhan atau pada hari terakhir bulan Sya'ban.

Dari sidang tersebut, Kemenag bersama sejumlah pihak akan memutuskan kapan awal Ramadhan 1443 H/2022 dimulai.

KABAR Gembira! Puasa Tahun Ini Boleh Sholat Tarawih di Masjid hingga Mudik saat Lebaran, Ada Syarat

Sebentar lagi umat muslim akan menyambut datangnya bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri.

Banyak pertanyaan yang muncul menjelang bulan Ramadhan dan lebaran.

Hal itu seputar aturan pemerintah mengenai boleh tidaknya mudik serta tarawih di masjid.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan mudik Idul Fitri pada tahun ini diperbolehkan.

Muhadjir mengatakan Pemerintah saat ini belum secara khusus membahas tentang mudik.

Meski begitu, Muhadjir mengungkapkan Pemerintah bakal memperbaiki aturan pelaksanaan mudik tahun ini.

"Belum (dibahas), tapi Insya Allah mudik boleh. Insya Allah minimal kita rapikan saja aturannya nanti," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Mantan Mendikbud ini mengatakan masyarakat yang diprioritaskan untuk mudik adalah yang telah menjalani vaksinasi sebanyak dua kali atau booster.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama perjalanan mudik.

Baca juga: Cara Unduh Sertifikat Vaksin Booster Covid-19 & Memperbaiki Kesalahan Data, Lengkap dengan Tutorial

"Yang jelas yang diutamakan yang boleh mudik itu, yang sudah vaksin dua kali dan booster," tutur Muhadjir.

Dirinya mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 untuk memastikan keamanan dari penyebaran virus corona.

"Karena itu kalau untuk jaga-jaga marilah kita segera kita melengkapi vaksin dosis dua dan booster itu ramai-ramai booster. Kita pastikan mereka yang booster aman untuk mudik," pungkas Muhadjir.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah kini sedang mengkaji perizinan mudik di hari Raya Idul Fitri mendatang.

Untuk menentukan boleh atau tidak mudik lebaran, kata Wiku, pemerintah perlu mempertimbangkan segala indikator penanganan Covid-19 terkendali.

Mulai dari cakupan vaksinasi hingga tingkat kematian akibat Covid-19 harus di angka yang rendah secara konsisten.

"Pemerintah sedang mengkaji hal tersebut dengan memastikan bahwa penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan memastikan cakup vaksin dan booster semakin tinggi, protokol kesehatan dijalankan displin oleh masyarakat.

"Kasus harian Covid-19, BOR rumah sakit, kematian harus ditekan dan dapat konsisten rendah. Ini modal kita bersama," kata Wiku dalam konferensi persnya disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/3) lalu.

Wiku memastikan pemerintah akan segera mengumumkan boleh atau tidaknya mudik lebaran.

"Pemerintah akan mengumumkan update kebijakannya terkait hal ini apabila sudah siap," lanjut dia.

Ahli epidemiologi sekaligus Peneliti Global Security dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi masyarakat bisa mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Kendati demikian, Dicky menyebut perlu ada aturan yang jelas dalam mengatur aktivitas mudik.

Misalnya, dari persyaratan sudah divaksinasi lengkap hingga masih menerapkan PPKM berlevel.

"Bisa, tentu dengan kebijakannya harus jelas dari awal, bahwa yang mudik harus sudah vaksin dua dosis, kemudian dalam masa proteksi.Atau sudah mendapat booster, tidak bergejolak (situasi Covid-19), tidak ada kasus kontak, jauh lebih aman saat ini," kata Dicky kepada Tribunnews.com, Senin (7/3).

Menurut dia, menuju masa transisi pandemi, vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat orang bisa berpergian.

Dicky pun menyarankan arus mudik bisa dilakukan pada wilayah asal dan dituju maksimal PPKM level 2.

"Yang ada menerapkan masa transisi dengan era baru, bahwa berpergian harus divaksinasi.Orang yang berpergian bukan ke daerah yang sedang bergejolak Covid-19 atau dari daerah yang bergejolak," jelas Dicky.

Dicky berpendapat, masyarakat mampu menikmati ibadah shalat tarawih di masjid pada Ramadhan tahun ini.

Khususnya pada wilayah PPKM level 1 dan 2.

Namun, tentu masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan saat beribadah.

Jika ke depannya penanganan Covid-19 terus membaik, Dicky optimis warga tak perlu menjaga jarak lagi saat shalat.

"Aktivitas PPKM 1-2 bisa dinikmati dengan tarawih tentu tetap memakai masker, status vaksinasi menjadi syarat.

Saya kira jika cakupan vaksinasi sudah minimal 70 persen dua dosisnya, rumah sakit tidak ada masalah, tren Covid-19 menurun, bisa tidak berjarak shaf-nya," jelas dia. (tribun network/fahdi)