Breaking News:

LBH Papua Anggap Badan Intelegen Negara Tak Punya Wewenang Beli Alutsista Apalagi untuk Perang

LBH Papua anggap Badan Intelegen Negara tak punya wewenang beli alutsista apalagi untuk perang.

Editor: Candra Isriadhi
Dok Humas Satgas Nemangkawi
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - LBH Papua anggap Badan Intelegen Negara tak punya wewenang beli alutsista apalagi untuk perang.

Beberapa waktu yang lalu media asing Reuters soroti peran BIN (Badan Intelegen Negara) melakukan pengadaan mortir dari Serbia.

Menurut media tersebut BIN melakukan pembelian alutsista untuk menyerang kelompok bersenjata di pengunungan Papua.

Hal itu pun sontak disoroti oleh BLH (Lembaga Bantuan Hukum) Papua.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan, BIN tidak memiliki tugas membeli alutsista.

"BIN tidak memiliki tugas membeli alutsista. Negara juga dilarang melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di tanah Papua," kata Emanuel kepada Tribun-Papua.com, di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (9/6/2022).

Emanuel menjelaskan, sejak tahun 1951, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memiliki ketentuan melarang tindakan gelap terkait alutsista.

Baca juga: VIRAL Pria Ungkap Kebiasaan Warga Papua Cegat Pesawat Layaknya Cegat Ojek, Sindir Selebriti Sultan

Baca juga: Membelot Jadi Anggota TPNPB-OPM Kepala Sekolah di Papua Kini Jadi Panglima Perang

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Barat, Emanuel Gobay saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Kamis (9/6/2022) Sore.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Barat, Emanuel Gobay saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Kamis (9/6/2022) Sore. (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

Baik memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Hal itu diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

"Pada prakteknya apabila ditemukan, ada warga negara ataupun Recht Persoan (Badan Hukum) yang melakukan salah satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas maka secara langsung akan disimpulkan sebagai tindakan yang melarang ketentuan," ujarnya.

Kata Emanuel, bila terbukti, pelaku dikenai sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1), UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menurut Emauel, sudah banyak masyarakat sipil Papua diproses hukum terkait senjata api, baik yang terbukti atau menjadi korban kriminalisasi.

"Sebagaimana yang dialami oleh Abet Telenggen yang dituntut dihukum penjara 1 tahun 6 bulan namun majelis hakim memutuskan bebas."

"Karena Abeth tidak tahu-menahu tentang transaksi uang yang dikirim itu digunakan untuk apa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Perkara : 539/Pid.Sus/2021/PN Jap," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved