Breaking News:

LBH Papua Anggap Badan Intelegen Negara Tak Punya Wewenang Beli Alutsista Apalagi untuk Perang

LBH Papua anggap Badan Intelegen Negara tak punya wewenang beli alutsista apalagi untuk perang.

Editor: Candra Isriadhi
Dok Humas Satgas Nemangkawi
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) 

Sebaliknya, pidana yang sama juga berlaku bagi aparat penegak hukum.

"Wajib diproses hukum dalam rangka menghindari adanya tindakan diskriminasi dalam penegakan hokum UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 demi mewujudkan prinsip persamaan di muka hukum," tegasnya.

Menurut Ego, sapaa akrabnya, setiap senjata kelas militer itu harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan, bukan untuk tujuan tempur.

Baca juga: 18 Pekerja Tambang Meninggal Dunia Berikut 5 Fakta Kecelakaan Maut Libatkan Truk di Papua Barat

Baca juga: SUDAH Terlanjur Aman & Nyaman Masyarakat Dogiyai Papua Malah Tolak Pembangunan Markas TNI & Polisi

Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021)
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) (Dok Humas Satgas Nemangkawi)

"Kita perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kita akan memeriksa legalitasnya," ujarnya.

Berdasarkan uraian panjang di atas maka Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menegaskan :

Pertama, Presiden Republik Indonesia segera melakukan audit Badan Intelijen Negara dan umumkan hasil audit BIN secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik.

Kedua, Perseiden Republik Indonesia segera perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dan memproses hukum Orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggara UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ketiga, DPR RI segara memeriksa Badan Intelijen Negara (BIN) dan umumkan hasil pemeriksaan secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik;

Keempat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dilarang diskriminasi dalam penegakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (*)

(Tribun-Papua.com/Hendrik Rikarsyo Rewapatara)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul LBH Papua: Badan Intelijen Negara Tidak Punya Wewenang Beli Alutsista.

Sumber: Tribun Papua
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved