Breaking News:

LBH Papua Anggap Badan Intelegen Negara Tak Punya Wewenang Beli Alutsista Apalagi untuk Perang

LBH Papua anggap Badan Intelegen Negara tak punya wewenang beli alutsista apalagi untuk perang.

Editor: Candra Isriadhi
Dok Humas Satgas Nemangkawi
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - LBH Papua anggap Badan Intelegen Negara tak punya wewenang beli alutsista apalagi untuk perang.

Beberapa waktu yang lalu media asing Reuters soroti peran BIN (Badan Intelegen Negara) melakukan pengadaan mortir dari Serbia.

Menurut media tersebut BIN melakukan pembelian alutsista untuk menyerang kelompok bersenjata di pengunungan Papua.

Hal itu pun sontak disoroti oleh BLH (Lembaga Bantuan Hukum) Papua.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan, BIN tidak memiliki tugas membeli alutsista.

"BIN tidak memiliki tugas membeli alutsista. Negara juga dilarang melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di tanah Papua," kata Emanuel kepada Tribun-Papua.com, di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (9/6/2022).

Emanuel menjelaskan, sejak tahun 1951, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memiliki ketentuan melarang tindakan gelap terkait alutsista.

Baca juga: VIRAL Pria Ungkap Kebiasaan Warga Papua Cegat Pesawat Layaknya Cegat Ojek, Sindir Selebriti Sultan

Baca juga: Membelot Jadi Anggota TPNPB-OPM Kepala Sekolah di Papua Kini Jadi Panglima Perang

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Barat, Emanuel Gobay saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Kamis (9/6/2022) Sore.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Barat, Emanuel Gobay saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Kamis (9/6/2022) Sore. (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

Baik memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Hal itu diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

"Pada prakteknya apabila ditemukan, ada warga negara ataupun Recht Persoan (Badan Hukum) yang melakukan salah satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas maka secara langsung akan disimpulkan sebagai tindakan yang melarang ketentuan," ujarnya.

Kata Emanuel, bila terbukti, pelaku dikenai sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1), UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menurut Emauel, sudah banyak masyarakat sipil Papua diproses hukum terkait senjata api, baik yang terbukti atau menjadi korban kriminalisasi.

"Sebagaimana yang dialami oleh Abet Telenggen yang dituntut dihukum penjara 1 tahun 6 bulan namun majelis hakim memutuskan bebas."

"Karena Abeth tidak tahu-menahu tentang transaksi uang yang dikirim itu digunakan untuk apa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Perkara : 539/Pid.Sus/2021/PN Jap," katanya.

Sebaliknya, pidana yang sama juga berlaku bagi aparat penegak hukum.

"Wajib diproses hukum dalam rangka menghindari adanya tindakan diskriminasi dalam penegakan hokum UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 demi mewujudkan prinsip persamaan di muka hukum," tegasnya.

Menurut Ego, sapaa akrabnya, setiap senjata kelas militer itu harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan, bukan untuk tujuan tempur.

Baca juga: 18 Pekerja Tambang Meninggal Dunia Berikut 5 Fakta Kecelakaan Maut Libatkan Truk di Papua Barat

Baca juga: SUDAH Terlanjur Aman & Nyaman Masyarakat Dogiyai Papua Malah Tolak Pembangunan Markas TNI & Polisi

Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021)
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) (Dok Humas Satgas Nemangkawi)

"Kita perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kita akan memeriksa legalitasnya," ujarnya.

Berdasarkan uraian panjang di atas maka Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menegaskan :

Pertama, Presiden Republik Indonesia segera melakukan audit Badan Intelijen Negara dan umumkan hasil audit BIN secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik.

Kedua, Perseiden Republik Indonesia segera perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dan memproses hukum Orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggara UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ketiga, DPR RI segara memeriksa Badan Intelijen Negara (BIN) dan umumkan hasil pemeriksaan secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik;

Keempat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dilarang diskriminasi dalam penegakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (*)

(Tribun-Papua.com/Hendrik Rikarsyo Rewapatara)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul LBH Papua: Badan Intelijen Negara Tidak Punya Wewenang Beli Alutsista.

Sumber: Tribun Papua
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved