Breaking News:

Rp 2.800 Triliun Menguap Hanya Untuk Dana Pensiunan PNS, Sri Mulyani Minta Agar Negara Diselamatkan

Rp 2.800 triliun menguap akibat dana pensiunan PNS, Sri Mulyani minta agar negara diselamatkan.

Editor: Candra Isriadhi
Kontan.co.id/ Cheppy Muhlis dan kolase TribunenwsMaker.com
Ilustrasi PNS dan menteri keuangan Sri Mulyani. Rp 2.800 triliun menguap akibat dana pensiunan PNS, Sri Mulyani minta agar negara diselamatkan. 

TRIBUNNESMAKER.COM - Rp 2.800 triliun menguap akibat dana Pensiunan PNS, Sri Mulyani minta agar negara diselamatkan.

Melihat fakta beban keuangan negara mencapai Rp 2800 triliun hanya untuk dana pensiun PNS, menteri keuangan Sri Mulyani minta skema tersebut dirubah.

Perubahan skema dana Pensiunan PNS ini demi kebaikan bangsa Indonesia.

Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.

Hal itu berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Mengutip Kompas.com, oleh karena itulah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin skema Pensiunan segera diubah.

"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Kisah Kelam Keluarga Pesulap Merah, Ayah Pensiunan Polri, 7 Mobil Habis Terjual Karena Terjerat Ini

Baca juga: Kini Jadi Petani, Jenderal Susno Duadji Bocorkan Penghasilannya Menggiurkan, Gaji Pensiunan Kalah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kontan.co.id/ Cheppy Muhlis)

Saat ini skema penghitungan Pensiunan PNS masih pay as you go.

Yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.

Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola oleh PT Asabri.

Namun, menurut Sri Mulyani, pembayaran Pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN.

Kondisi tersebut dinilai membebani APBN dalam jangka panjang sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.

"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," ujarnya.

"Ini tidak kesimetrian dan memang akan menimbulkan suatu resiko dalam jangka yang sangat panjang."

Baca juga: Makin Profesional Gaji Pokok PNS 2023 Bakal Naik, Begini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Baca juga: Masih Orang yang Sama, Sri Mulyani Kenang 36 Tahun Lalu Pacaran Nonton Top Gun, Kini Nostalgia

Ilustrasi PNS di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Ilustrasi PNS di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
Halaman
123
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved