Sidang Paripurna DPRD Klaten, Bupati Sri Mulyani Berharap RAPBD Perubahan Sejalan Kebijakan Pusat

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani sampaikan jawaban atas Pemandangan Umum 7 Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023 dan Penjelasan atas Rancangan APBD 2024, Selasa (5/9/2023) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Klaten.

Ketujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat Nasional.

Bupati Klaten Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut menghaturkan terima kasih kepada fraksi-fraksi atas saran, masukan dan imbauannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Dirinya berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tersebut dapat sejalan dan selaras dengan kebijakan pusat yang tentu sesuai dengan situasi saat ini.

“Terima kashi kepada para fraksi yang telah memberikan saran, masukan, dan imbauannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2023.

"Semoga ini dapat sejalan dengan kebijakan pusat dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menyerap anggaran dengan baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan jika pihaknya telah berupaya menginventarisir prioritas yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Baca juga: Bupati Klaten Sri Mulyani Serahkan Tunjangan Kesejahteraan ke Ribuan Tenaga Honorer, Agar Semangat

“Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024."

"Kami pemerintah daerah terus melakukan inventarisir potensi-potensi dan prioritas yang harus dipihaki di tahun 2024.

"Semoga lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Klaten dapat terus bersinergi dalam membangun Kabupaten Klaten,” pungkasnya.

Sebelumnya disampaikan Pemandangan Umum 7 Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023 dan Rancangan APBD 2024, Senin (4/9/2023) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Klaten.

Salah satunya dari perwakilan Fraksi Partai Golkar, dalam kesempatan itu menyoroti 4 hal.

Diantaranya yang pertama soal pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting, kedua soal anggaran yang ada mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga soal langkah-langkah progresif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang terakhir menyoroti soal peningkatan gaji PNS dan pegawai daerah.

Baca juga: Klaten Mampu Tekan Angka Stunting, Puan Maharani Puji Keberhasilan Bupati Sri Mulyani dan Jajaran

Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai PDI-P menyoroti beberapa hal.

Yakni Rancangan Perubahan APBD 2023 haruslah mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Fraksi Partai PDI-P juga berharap Rancangan Perubahan APBD 2023 selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini.

(TribunSolo.com/Ibnu Dwi Tamtomo)