10 Soal & Kunci Jawaban Tes SKB CPNS 2023 Kemenkumham, Proses Pembuatan Perjanjian Internasional

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ayo kerjakan bersama 10 lebih soal dan kunci jawaban Tes SKB CPNS 2023 bagian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Terdapat 10 lebih soal dan kunci jawaban Tes SKB CPNS 2023 Kemenkumham, pelajari soal-soal tes yang bisa para peserta cek dan latih di artikel ini.

Baca juga: LINK LENGKAP Jadwal & Lokasi SKB CPNS 2023 Metode CAT & Non-CAT, Beda Instansi Beda Waktu Tes

1. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…

A. Pelaksana negara tertinggi

B. Pemegang kedaulatan negara

C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi

D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat

E. Pembuat Kebijaksanaan tertinggi dalam negara

Jawaban: B

2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…

A. Presiden

B. Menteri

C. Mahkamah Agung

D. Dewan Perwakilan Rakyat

E. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban: A

3. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

A. Presiden dalam kekuasaan DPR

B. DPR dalam kekuasaan presiden

C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan presiden

Jawaban: A

4. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…

A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi

B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat

C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi

D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatangana

E. Ratifikasi, perundingan, dan penandatanganan

Jawaban: D

Baca juga: Soal & Kunci Jawaban IPS kelas 7 SMP Halaman 120 121 122 123 124, Syarat Adanya Interaksi Sosial

5. Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh…

A. Memiliki paspor dari negara lain

B. Menyimpan kekayaan di luar negeri

C. Mendirikan perusahaan di luar negeri

D. Membawa modal yang besar ke luar negeri

E. Menetap dalam waktu yang lama di luar negeri

Jawaban: E

6. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...

A. Berhak atas pekerjaan

B. Memajukan kebudayaan

C. Hak mendapat pendidikan

D. Fakir miskin dan anak terlantar

E. Bumi dan air untuk kemakmuran rakyat

Jawaban: D

7. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…

A. Hasil buah pikir wakil rakyat

B. Melakukan perubahan tertulis

C. Pembuatan undang-undang baru

D. Menciptakan konsep yang menarik

E. Penyesuaian dengan keadaan terbaru

Jawaban: E

Baca juga: 10 Soal & Kunci Jawaban Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan

8. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…

A. Anggota DPR/MPR, DPR

B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD

C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden

D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden

E. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten

Jawaban: E

9. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin

B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa

C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet

D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR

E. Pemerintah punya waktu untuk melaksanakan programnya

Jawaban: A

10. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…

A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR

B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR

C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945

D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara

E. Kewajiban MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat

Jawaban: B

(Tribun Priangan/Riswan Ramadhan Hidayat)

Diolah dari artikel di Tribunpriangan.com