TEGAS! Respon Kemenhub soal Isu Kapal Dagang Israel Berlabuh di Indonesia: Tak Beri Izin & Dilarang!

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tegas! Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang adanya kapal dagang Israel yang berlabuh di Indonesia.

Pernyataan keras tersebut merupakan respon dari Kemenhub menanggapi isu kapal dagang Israel akan berlabuh di dermaga Indonesia.

Diketahui, selama ini Kemenhub tak pernah memberikan izin atau lampu hijau terhadap kapal dagang Israel yang hendak memasuki perairan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati merespon kabar bahwa kapal ZIM Trade milik Israel akan masuk ke empat pelabuhan di Indonesia yaitu Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya.

"Perlu kami sampaikan bahwa Kemenhub tidak pernah memberikan ijin kepada kapal kapal dagang berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia," kata Adita dalam keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Menurut Adita, tidak ada kapal dagang Israel yang melayari laut Indonesia sejak terjadinya konflik antara Israel dan Palestina.

Baca juga: NESTAPA Puluhan Warga Gaza Ngungsi di Kebun Binatang, Bikin Tenda di Dekat Kandang Singa & Kera: Bau

Baca juga: DRAMATIS! Proses Evakuasi Bayi Terjebak Puing Bangunan Gaza, Selamat:Ibu & Kakak Syahid Dibom Israel

Meski begitu, Adita menegaskan bahwa Kemenhub bakal berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memantau hal tersebut.

"Sejak terjadinya konflik Israel Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal dagang berbendera Israel ataupun berbendera selain Israel yang melayari Indonesia - Israel," ucap dia.

Sebelumnya informasi terkait kapal ZIM milik Israel yang akan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia diungkapkan oleh Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti-Israel Erlangga Greschinov melalui akun Instagramnya @greschinov.

Dalam unggahan itu, dia menuliskan Surat Terbuka untuk Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Berikut isinya:

"Bangsa Indonesia memiliki panggilan moral untuk selalu mendukung perjuangan Palestina dengan berbagai cara dan akan selalu demikian hingga kemerdekaan bangsa Palestina diserahkan kepada orang-orang Palestina.

Ini adalah amanat pendiri bangsa ini yang akan terus kita pegang selamanya

Kami telah menelusuri bahwa ZIM Trade, kapal dagang milik Israel, telah memiliki jadwal berlabuh pada empat pelabuhan kita: Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya.

Kami mengusulkan dan memohon kepada Bapak untuk melarang kapal-kapal dagang Israel berlabuh di pelabuhan kita sebagai bentuk perjuangan kita untuk kemerdekaan Palestina.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," tulis akun @greschinov.

Baca juga: KESAKSIAN Kakak-Adik di Gaza Dianiaya Tentara Israel, Dikencingi & Disundut: Saya Cedera Dipukuli!

MOMEN 45 Menit Joe Biden dan Netanyahu Adu Mulut via Telepon, Israel Cemaskan Dana Jatuh ke Hamas

Bocoran momen 45 menit Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu adu mulut via telepon.

Rupanya Israel cemaskan dana jatuh ke Hamas, dana apa? Ternyata ada dana pendapatan pajak yang selama ini ditahan Israel, padahal hak Palestina. 

Terbetik kabar, terjadi konflik melalui obrolan telepon Joe Biden dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang berujung frustasi, karena belum ada titik temu, pekan lalu.

Media AS, Axios, mengutip narasumber yang dekat dengan pemerintahan Joe Biden dan Netanyahu, mengatakan kedua pemimpin itu membahas operasi darat Israel dan pajak Palestina.

Menurut Perjanjian Paris antara Israel dan Otoritas Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1994, Israel memungut pendapatan pajak untuk produk yang diimpor oleh PLO yang tiba di pelabuhan atau bandara Israel sebelum ditransfer ke Tepi Barat.

Tetapi, prosedur ekonomi itu berubah menjadi masalah politik selama bertahun-tahun.

Sejak perang Hamas dan Israel berlangsung, Joe Biden menekan Netanyahu untuk memberikan pendapatan pajak yang ditahan Israel kepada PLO karena Biden khawatir perekonomian PLO akan runtuh.

Akibat penahanan pendapatan pajak itu, PLO tidak dapat membayar gaji pasukan keamanannya untuk menstabilkan kerusuhan antara tentara Israel dan warga Palestina di Tepi Barat.

Dua pejabat Israel dan AS mengatakan panggilan telepon antara Joe Biden dan Netanyahu berlangsung selama 45 menit tentang operasi darat Israel.

Joe Biden kemudian membahas masalah sebagian besar pendapatan pajak Palestina yang ditahan oleh Israel.

“Biden menyatakan keprihatinannya mengenai pemotongan pendapatan pajak Palestina," katanya.

"Ia meminta Netanyahu untuk menerima proposal yang diajukan oleh Perdana Menteri Israel sendiri beberapa minggu lalu mengenai transfer pendapatan pajak yang dipotong ke Norwegia untuk diamankan, sampai tercapai kesepakatan yang menghilangkan ketakutan Israel akan kemungkinan dana mencapai Hamas," lanjutnya.

Pengalihan pendapatan pajak Palestina ke Norwegia adalah demi mencegah dana itu jatuh ke tangan perlawanan, termasuk Hamas.

Namun, Netanyahu mengubah pendapatnya dan mengatakan itu bukan ide bagus.

Sementara Norwegia telah setuju untuk mengamankan dana tersebut dan mendesak Israel untuk mengirimkan semua dana pajak PLO yang masih ditahan Israel ke negaranya.

Pejabat AS itu berpendapat, dukungan Joe Biden kepada Netanyahu terlihat berkurang setiap harinya.

Menurutnya, Netanyahu seharusnya membalas budi dan mengambil risiko politik yang diinginkan AS, namun dia tidak ingin melakukannya.

Menteri Keuangan Israel dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel Smotrich menghadiri pertemuan di parlemen, Knesset, di Yerusalem pada 20 Maret 2023. (GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Menteri Israel Kecam Joe Biden

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menolak pendapat Joe Biden dan menganggap AS berupaya mengendalikan nasib Israel.

“Tidak ada satu syikal pun yang akan diberikan kepada teroris di Gaza selama saya masih menjabat," kata Bezalel Smotrich, Jumat (29/12/2023).

Ia juga mengancam akan mundur dari pemerintahan jika Israel tunduk pada kekuatan asing, yang dapat membahayakan pemerintahan koalisi.

Gambar yang diambil dari Israel selatan yang berbatasan dengan Jalur Gaza pada 27 Desember 2023, menunjukkan asap mengepul menyusul pemboman Israel di wilayah Palestina di tengah pertempuran yang sedang berlangsung dengan kelompok militan Hamas. (JACK GUEZ / AFP)

Hamas Palestina vs Israel

Perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai Operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023) pagi.

Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al Aqsa, seperti diberitakan Al Arabiya.

Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel, yang direvisi menjadi 1.147.

Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai Jumat (24/11/2023), kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

Sementara itu pembalasan Israel di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.320 warga Palestina sejak Sabtu (7/10/2023) hingga perhitungan korban pada Jumat (29/12/2023), lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi, dikutip dari Al Jazeera.

Kekerasan juga meningkat di Tepi Barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina (PLO) tersebut.

Artikel ini diolah dari Tribunnews