Prabowo Rangkul Parpol Luar KIM, Gerindra Yakin Tak Dapat Penolakan Anggota: Koalisi Kuat & Efektif

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kemudian DPP Partai Gerindra mengatakan bahwa yang dilakukan Prabowo itu diyakini tidak mengalami kendala.

Baru-baru ini Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menjelaskan, sejak awal Prabowo ingin sekali menyatukan partai politik jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Baca juga: Reaksi Tak Terduga Anies soal Partai Koalisi Perubahan Merapat ke Prabowo, Sebut Timnya Sudah Bubar

Keinginan Prabowo tersebut tentu sudah dimengerti oleh para pimpinan partai yang tergabung di KIM.

Hal itu jugalah yang membuat Prabowo saat ini terus bersilaturahmi dengan partai politik di dalam KIM maupun di luar KIM.

Tak hanya itu, dalam setiap kampanyenya di Pilpres 2024, Prabowo berulang kali menyampaikan jika terpilih akan merangkul elit untuk bersatu demi kepentingan memajukan bangsa dan negara.

Bahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres, Prabowo kembali menyampaikan ingin membangun pemerntahan yang kuat dan efektif.

Salah satunya dengan merangkul partai-partai untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan.

Baca juga: 2 Keponakan Prabowo Ini Jadi Kandidat Kuat Calon Gubernur Jakarta 2024 dari Gerindra, Ini Sosoknya

"Jadi intinya tentu komunikasi politik dilakukan kepada seluruh pihak. Kita sepakat koalisi yang kuat dan efektif sehingga janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa segera dieksekusi," ujar Andre di program Kompas Petang KOMPAS TV, Selasa (30/4/2024).

Andre mengingatkan, progam yang ingin dijalankan oleh Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan, bukan perubahan.

Sehingga kebijakan, program dan struktur pemerintahan yang sebelumnya sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilanjutkan.

Menurut Andre, dalam mewujudkannya Prabowo tentu butuh dukungan dari partai politik lain di luar KIM agar koalisis yang kuat dan efektif bisa terbentuk.

"Dengan pernyataan NasDem dan PKB yang akan bergabung di KIM kalau dihitung-hitung kan sudah 75 persen (kekuatan di parlemen), sehingga agenda Pak Prabowo dengan Mas Gibran segera bisa dieksekusi," ujar Andre.

Lebih lanjut Andre meyakini keinginan Prabowo membangun koalisi kuat dan efektif tidak mendapat resistansi dari partai politik di internal KIM.

"Semua solid dan tidak ada masalah, memang dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan syarat negara maju itu Indonesia itu harus guyub, elitnya harus bersatu itu pertama yang harus kita pahami bersama," ujar Andre.

Sejauh ini tidak semua partai di luar KIM dapat diterima oleh anggota KIM. PKS misalnya, mendapat pertentangan dari Partai Gelora.

Partai Gelora menilai kebijakan PKS bertolak belakang dengan agenda Prabowo-Gibran.

Salah satu contohnya, kebijakan PKS yang menolak perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, walaupun sudah ada Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Nusanatara (IKN).

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak bila PKS bergabung ke KIM yang mengusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya, sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

Teka-teki Jatah Menteri dari Prabowo untuk NasDem, Surya Paloh Sebut Belum Ada Tawaran, Ngaku Pasrah

Teka-teki jatah menteri dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk partai NasDem masih belum terungkap.

Seperti diketahui, kini partai NasDem memilih bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Meski sudah bergabung, namun NasDem sadar diri dan akan menerima apapun keputusan Prabowo terkait pembagian jatah menteri.

Baca juga: Prediksi Kondisi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Lebih Baik atau Buruk Dibanding Jokowi?

Bari-baru ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku partainya belum mendapatkan tawaran kursi menteri setelah menyatakan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ke depan.

Paloh mengeklaim, tidak ada perbincangan mengenai jatah kursi menteri saat ia bertemu dengan Prabowo pada Kamis (25/4/2024).

"Belum, belum, belum ada (tawaran menteri) dan kita tidak membicarakan hal itu," kata Paloh di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Paloh mengatakan, internal Nasdem juga tidak membicarakan kursi menteri yang akan didapatkan pada pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

Menurut Paloh, partainya sadar diri sehingga tidak mengharapkan kursi menteri.

"Dari internal enggak ada juga masalahnya, memang kita menyadari siapa kita?" ujar dia.

Baca juga: Nasib PBB Setelah PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran, Ngaku Khawatir: Jangan Sampai Diabaikan

Surya Paloh menyatakan dukungan secara langsung kepada Prabowo-Gibran saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra ini di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Ia menjelaskan, Nasdem memutuskan mendukung Prabowo-Gibran atas dasar kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Kami semua berkesimpulan, spirit semangat jiwa besar ini modal utama yang kita butuhkan. Berangkat dari sini Nasdem kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru, Prabowo-Gibran," ujar dia dikutip dari Kompas.id, Kamis (25/4/2024).

Surya Paloh mengatakan, partainya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo-Gibran setelah melewati tahap pertimbangan dan kontemplasi yang mendalam mengenai nasib bangsa ke depan.

Menurutnya, kekuatan para elite dipersatukan karena tantangan global yang semakin besar.

"Memang ada opsi karena bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk mengajak bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Itulah pilihan saya, pilihan Nasdem," imbuh Surya Paloh.

Ketika bertemu Prabowo, Surya Paloh juga menyinggung soal peran partai jika bergabung dengan pemerintah dan oposisi.

Baginya, jika bergabung dengan pemerintah, partai butuh keikhlasan hati dan spirit yang mengedepankan obyektifitas namun tetap menjaga daya kritis dan nalar.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)