Alasan Ganjar Pilih Oposisi Ketimbang Gabung Kubu Prabowo, Masih Kecewa dengan Hasil Pilpres 2024?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah alasan Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo soal lebih memilih jadi oposisi ketimbang gabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya, Ganjar Pranowo menyebut tidak akan berada di pemerintahan adalah sikap pribadi sebagai Capres.

Kemudian, menurut Ganjar sikap tersebut juga tidak bisa dikaitkan dengan partai.

Baca juga: PAN Sodorkan Nama Yandri Susanto Jadi Kandidat Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

Sebagai organisasi partai punya aturan dalam menetapkan kebijakan, bukan berasal dari satu atau dua pernyataan kader.

Adapun keputusan Ganjar untuk di luar pemerintahan atau menjadi oposisi dinyatakan saat acara halalbihalal sekaligus pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.

"Iya kan memang saya menyatakan, 'Saya Ganjar Pranowo tidak akan di pemerintah'. Kan (itu pernyataan) saya pribadi sebagai capres," ujar Ganjar di Jakarta, Rabu (8/5/2024) dikutip dari Antara.

Meskipun dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, namun mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, keputusan PDI-P berada di dalam atau luar pemerintahan akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada akhir Mei 2024.

Ganjar tak mau berspekulasi atas kemungkinan keputusan Rakernas soal posisi PDI-P di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yang pasti, keputusan untuk tidak berada di pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan partai.

"Meskipun saya diusung oleh partai, tetapi pernyataan saya kemarin memang pernyataan sebagai pribadi. Kalau partai kan nanti akan memutuskan pada saat rakernas akhir bulan (Mei)," ujarnya.

Lebih lanjut Ganjar mengaku tetap berada di jalur politik. Ia menilai politik tidak selalu berada di dalam kekuasaan.

Sebab ada banyak sektor yang dapat dikerjakan dan berkaitan dengan politik.

Semisal aktif di internal partai dalam menyiapkan kader di Pilkada serentak 2024.

PDI-P, sambung Ganjar, juga memiliki struktur mulai dari ranting, anak ranting, hingga pengurus anak cabang.

Menurutnya, bisa saja dirinya kembali terjun ke struktur di akar rumput untuk menjaring kader-kader potensial untuk agenda partai ke depan.

"Atau barangkali kita membantu kawan-kawan menyiapkan diri dalam jabatan publik. Kaderisasi, pasti saya akan bantu kawan-kawan yang ikut pilkada, terlalu banyak kegiatannya. Hampir semua kehidupan kita politik, jadi banyak yang bisa dikerjakan," ujarnya.

Sinyal Kuat PDIP Oposisi Sendirian Usai Putusan MK, Malah PKS Lebih Berpeluang Gabung Prabowo-Gibran

Berikut peluang PDIP jadi oposisi sendirian setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Beberapa partai diprediksi akan bergabung di koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan.

Baca juga: 2 Kader PKB Ini Dinilai Bisa Kalahkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Salah Satunya Anak Buah Jokowi

A Bakir Ihsan memprediksi peta politik tak banyak berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Pasalnya, jauh sebelum putusan MK dibacakan atau saat KPU RI mengumumkan pemenang Pilpres 2024, antar kubu yang bertarung sudah melakukan pertemuan politik.

"Pasca putusan MK, peta politik Parpol tak berubah, karena dari awal, khususnya sejak hasil rekapitulasi dimaklumatkan, termasuk NasDem, pengusung utama paslon 01 menyatakan menerima terhadap hasil pemilu," kata Bakir saat dimintai tanggapannya, Selasa (24/4/2024).

"Belum lagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar petinggi Parpol sebelum putusan MK," lanjut dia.

Baca juga: Terungkap! Ternyata Ini Alasan Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Masih Kecewa?

Sementara itu, terkait kemungkinan peta koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024 mendatang, Bakir memprediksi akan terjadi koalisi gemuk.

Dimana sebagian besar partai yang di Pilpres 2024 mengusung calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kemungkinan ikut merapat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PKS yang dalam dua periode terakhir berada di luar pemerintahan.

Ia memprediksi hanya satu partai saja yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak yakni PDIP.

"Karena PDIP punya pengalaman oposisi, kemudian relasi dengan Jokowi renggang dan Prabowo dianggap representasi Jokowi," ujar Bakir.

Diketahui, MK dalam putusannya pada Senin (22/4/2024) kemarin menyatakan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan kubu 01 dan 03.

Kendati begitu, putusan kemarin mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya putusan sengketa Pilpres diwarnai adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim MK.

Diketahui, dari delapan hakim yang menangani perkara ini, tiga diantaranya yakni Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih memiliki perbedaan pandangan terhadap lima hakim MK yang memutuskan menolak gugatan seluruhnya dari kubu 01 dan 03.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)