4 Kontroversi Muhadjir Effendy, dari Bansos Judi Online hingga Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut empat kontroversi Muhadjir Effendy, dari Bantuan Sosial (Bansos) judi online hingga mahasiswa bayar kuliah pakai Pinjaman Onilne (Pinjol).

Wacana korban judi online bakal mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menimbulkan kontroversi hingga mendapat kritikan dari sebagian pihak.

Belum lama ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar korban judi online menjadi penerima bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Sosok Hendy Setiono, Bos Kebab Baba Rafi Ikuti Arahan Kaesang Daftar Calon Wali Kota Surabaya ke PSI

Pernyataan tersebut dilontarkan Muhadjir beberapa hari setelah kasus polisi wanita (polwan) membakar suami di Mojokerto, Jawa Timur.

Muhadjir mengatakan, pihaknya sudah merekomendasikan agar Kementerian Sosial (Kemensos) membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.

“Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Lantas, apa alasan korban judi online diusulkan menjadi penerima bansos? Berikut penjelasan Muhadjir.

1. Alasan korban judi online diusulkan jadi penerima bansos

Muhadjir menjelaskan, agar korban judi online dapat menerima bansos, nama mereka akan dimasukkan ke DTKS.

Menurut Muhadjir, korban judi online berhak mendapat bansos karena aktivitas ini dapat memiskinkan masyarakat.

Ia mengkhawatirkan, masyarakat miskin baru bakal bermunculan karena kecanduan judi online.

Di sisi lain, Muhadjir menambahkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat miskin.

Ia tidak menampik bahwa masyarakat sudah sangat khawatir dengan kemunculan judi online.

Judi online menjadi “penyakit” baru dalam masyarakat karena aktivitas ini tak hanya menyasar kelompok menengah ke bawah, tapi sudah menyasar berbagai kalangan.

“Sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi, juga banyak yang kena juga,” ujar Muhadjir.

2. Bayar Kuliah Pakai Pinjol

Muhadjir Effendy mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) jika kesulitan ekonomi.

Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol.

Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya," sambungnya.

Muhadjir mengatakan, ada sebuah universitas di Jakarta yang sudah bekerjasama dengan pinjol untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa.

Dia lantas meminta agar pernyataannya ini tidak ditafsirkan secara salah.

"Itu soal penilaian kan bisa macam-macam, wong kemarin saya bilang korban judi online bisa diberi bansos, bisa ditafsirkan penjudi dapat bansos kok. Itu penilaian yang menyesatkan saja," imbuh Muhadjir.

Diketahui, banyak mahasiswa mengeluhkan mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi yang naik berkali-kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Keluhan salah satunya dilakukan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang melakukan aksi memprotes UKT mahal ke rektorat.

Selain Unsoed, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo juga menuntut rektorat mengahapus UKT golongan 9.

Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita mengatakan, UKT Golongan 9 terlalu memberatkan mahasiswa. Sebelumnya, UKT di UNS hanya sampai Golongan 8. Kenaikan UKT baru terjadi tahun ini. Menurutnya, selama beberapa tahun, UKT di UNS tidak mengalami kenaikan.

Keluhan yang sama soal UKT mahal juga dilontarkan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Riau.

3. Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit

Muhadjir Effendy mengatakan, momen wisuda seharusnya dijadikan momen bagi pihak kampus untuk mencari uang dari mahasiswa.

Hal tersebut Muhadjir sampaikan dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," ujar Muhadjir yang juga mantan Mendikbud itu.

Muhadjir menyampaikan, kalau perlu, keluarga dari mahasiswa yang akan wisuda datang sebanyak-banyaknya.

Asalkan, kata dia, keluarga yang datang membayar undangan wisuda.

"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang senang diminta apa pun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pasti lah protes itu," tutur dia.

Lalu, Muhadjir menyinggung perihal PTN yang seharusnya bisa mandiri dalam hal pembiayaan.

Dia menyebut, seharusnya PTN bisa menggerakkan lembaga pencari dananya untuk mencari uang.

"Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," kata Muhadjir.

"Dan ini memang tidak mudah. Saya berani ngomong gini kan saya pernah jadi rektor. Kalau saya harus cari, kalau enggak cari (uang) dulu, enggak mungkin belanja kan. Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu kalau sudah ada kemampuan perubahan sikap mental untuk menjadi pencari uang, bukan pembelanja, itu enggak ada masalah," ujar dia.

4. Usulkan UKT naik

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengritik usulan Menko PMK Muhadjir Effendy agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai usulan tersebut justru dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi menjadi berkurang.

"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Cak Imin dalam keterangan terulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebaliknya, mantan calon wakil presiden Pemilu 2024 itu menilai pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.

"Karena tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah," katanya.

Menurutnya tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," kata dia.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus sehingga tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.

Menurut Muhadjir, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, lanjutnya, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.

"Nama besar PTN BH tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai,” kata Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)