Sebutkan Contoh Adanya Hierarki dan Hubungan Antarregulasi! Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Halaman 87

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ayo perhatikan soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman 87. Siswa akan belajar istilah penting Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Unit 2, Hubungan Antarregulasi.

Simak baik-baik soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman 87. Siswa akan mengerjakan bagian UJi Pemahaman, menjawab soal mengenai hierarki dan hubungan antarregulasi.

Berikut ini soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman 87:

a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Baca juga: Apa Kaitan Antara Diskriminasi dan Kebinekaan Budaya Bangsa Kita? Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Hal 146

Kunci Jawaban

a. Hierarki adalah susunan suatu hal yang mengemukakan sebagai berada di 'atas', 'bawah', atau 'tingkat yang sama' dengan lainnya.

Hubungan antarregulasi adalah hubungan yang mengatur tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pemberontakan PKI 30 September 1965 saat itu Dipimpin Oleh? 45+ Soal & Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP

b.  Contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu sendiri, maka jawabannya adalah regulasi UU.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki.

Tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.

Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Jadi, antarperaturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus “harmonis” dan memiliki korelasi yang positif.

Sekadar contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah.

c. Hierarki dan hubungan antarregulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tatanan di berbagai regulasi.

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 92

 Inilah soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman  92. Siswa akan belajar tentang norma.

Simak baik-baik soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman  92. Siswa akan mengerjakan uji pemahaman Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Unit 3 Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan.

Berikut ini soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman  92:

a. Jelaskan perbedaan antara kesepakatan dengan norma!

b. Sebutkan contoh perilaku positif yang menunjukkan taat norma dan kesepakatan!

c. Mengapa norma harus ditaati?

Baca juga: Apa Kaitan Antara Diskriminasi dan Kebinekaan Budaya Bangsa Kita? Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Hal 146

Kunci Jawaban

a. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau atau lebih dengan pihak lainnya.

Sementara Norma adalah pedoman yang dapat membentuk sebuah kebiasaan dalam masyarakat.

Norma merupakan aturan atau pedoman sosial yang berlaku dalam sebuah lingkungan.

Peran norma selaras dengan nilai dan moral dalam masyarakat.

Baca juga: Pemberontakan PKI 30 September 1965 saat itu Dipimpin Oleh? 45+ Soal & Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP

Dengan demikian dipahami bahwa perbedaan kesepakatan dan norma adalah jika kesepakatan merupakan keputusan bersama sementara norma adalah pedoman hidup yang dibiasakan di masyarakat.

b. Contoh perilaku positif yang menunjukkan taat norma dan kesepakatan adalah datang ke sekolah tepat waktu dan melakukan piket kelas.

c. Norma harus ditaati demi menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya perselisihan, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat.

(TribunNewsmaker.com/ TribunPontianak)