5 Kontroversi Menteri HAM Natalius Pigai, Minta Tambahan Pegawai Orang dan Anggaran Rp20 Triliun

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut lima kontroversi Menteri HAM Natalius Pigai, minta tambahan pegawai orang dan anggaran Rp20 triliun.

Sebagai informasi, Natalius Pigai adalah seorang aktivis Indonesia.

Saat ini Natalius Pigai menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia.

Dikutip TribunNewsmaker.com dari berbagai sumber, berikut lima kontroversi Menteri HAM Natalius Pigai.

Baca juga: Kejutan Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024 versi SMRC, Andika-Hendi Ungguli Ahmad Luthfi-Taj Yasin

1. Meminta tambahan pegawai

Belum lama ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai meminta tambahan pegawai.

Dari yang semula 188 orang menjadi 2.544 orang di bawah komandonya. 

2. Meminta anggaran negara lebih

Kemudian Natalius Pigai pun juga meminta anggaran negara lebih untuk menggaji pegawai tersebut.

Seperti diketahui, Permintaan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Mengapa kami membutuhkan dukungan? setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 188 staf dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf," kata Pigai.

Natalius Pigai menjelaskan pihaknya meminta tambahan anggaran negara untuk belanja pegawai. Sebab, anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan menggaji karyawan baru.

Ia mengatakan 188 pegawai yang berada di bawah Kementerian HAM digaji Rp 14 miliar per tahun. Dengan permohonan tambahan pegawai menjadi 2.544, maka belanja pegawai akan jebol hingga Rp 1,2 triliun.

"Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjukkan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan," jelasnya.

Ia menyampaikan pihaknya akan meminta dana lagi untuk melakukan program maupun pembangunan yang menyangkut HAM. Satu di antaranya, program dalam membumikan hak asasi manusia ke seuruh Indonesia.

"Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorginize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah," jelasnya.

Ia pun memperkirakan satu kelompok yang bisa menggerakan program itu minimal diberikan Rp100 juta. Dengan begitu, diperlukan sedikitnya Rp8 triliun lebih untuk menjalankan program tersebut.

"Itu baru satu program saja sudah Rp 8 triliun, andaikan dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut, Rp1,2 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi, belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau bapak pimpinan berkenan saya bisa buat lebih 1000 program," pungkasnya.

3. Polemik Pengawasan HAM

Sebagai menteri baru, Pigai mengkritik rendahnya anggaran Kementerian HAM, yang awalnya hanya sebesar Rp 60 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan dan pengembangan HAM di Indonesia.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memerlukan dana yang jauh lebih besar agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat

4. Isu Rasisme

Sebelumnya, Natalius Pigai pernah menjadi korban serangan rasisme yang dilontarkan oleh Ambroncius Nababan pada tahun 2021.

Serangan ini menyebabkan keributan besar di ranah publik, di mana Ambroncius akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang.

Kasus ini memperlihatkan ketegangan terkait diskriminasi rasial di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat Papua

5. Kritik terhadap Pemerintah Jokowi

Natalius Pigai cukup vokal dalam mengkritik pemerintah era Presiden Joko Widodo terkait penanganan isu HAM.

Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai sering kali mengkritik kebijakan yang dianggapnya tidak pro terhadap masyarakat Papua, wilayah asalnya.

Hal ini menyebabkan Pigai kerap berseberangan dengan pemerintah dalam berbagai isu HAM, dan membuatnya sering disorot media.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)