3 Sengketa Pilkada 2024 Berasal dari Provinsi di Papua, MK Siap Gelar 52 Sidang Perselisihan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - 3 sengketa Pilkada 2024 berasal dari Provinsi di Papua, MK siap gelar 52 sidang perselisihan.

Dilansir dari Kompas.com Mahkaman Konstitusi (MK) dijadwalkan akan gelar 52 sidang perselisihan hasil Pilkada 2024.

Sidang sengketa Pilkada 2024 digelar pada Rabu (13/1/2025).

Puluhan sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu diperiksa oleh sembilan Hakim Konsitusi yang terdiri dari tiga Panel Majelis Hakim.

Dilansir dari laman mkri.id, Panel I terdiri atas Hakim Konsitusi Suhartoyo sebagai Ketua Panel, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dan Hakim Konsitusi Guntur Hamzah.

Panel II diketuai Hakim Konstitusi Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Baca juga: Pilkada 2024, 2 Petahana di Papua Barat Tumbang, Untung Tamsil di Fakfak & Hendrik di Teluk Wondama

Terakhir, Panel III terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai Ketua, didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Dari puluhan perkara yang diperiksa hari ini, setidaknya ada tiga sengketa Pilkada di tingkat Provinsi yang diperiksa oleh MK.

Ketiganya adalah Pilkada Provinsi Papua Pengunungan dengan pemohon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol.

Kemudian, dari Provinsi Papua Pegunungan juga ada gugatan dari pemohon bernama Delpedro Marhaen Rismansah.

Selain itu, ada juga gugatan sengketa Pilkada Provinsi Papua dengan pemohon Matius Fakhiri dan Aryoko Roberto Ferdinand Rumaropen.

Total, MK bakal memeriksa tiga perkara Pilkada tingkat Provinsi, 46 perkara tingkat Kabupaten, dan tiga berkas perkara Pilkada tingkat Kota.

Hari ini, Majelis Hakim Panel I bakal memeriksa 15 perkara sengketa.

Kemudian, Panel II bakal memeriksa 22 perkara dan Panel III memeriksa 15 perkara.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)