Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos BPNT 2025, Bagaimana Jika Nomor Induk Kependudukan Tidak Terdaftar?

1. Membuka situs resmi Kemensos di tautan https://cekbansos.kemensos.go.id, yang memang dirancang untuk memberikan informasi terkait program bansos untuk smartphone atau laptop.

2. Layar antarmuka yang sederhana, pastikan memiliki koneksi internet yang stabil agar proses pengecekan berjalan lancar. Pengguna dapat menggunakan perangkat apa pun, termasuk 

3. Mengisi data yang diperlukan di kolom pencarian, data yang harus dimasukkan adalah NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, serta wilayah tempat tinggal seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

4. Tekan tombol 'Cari Data', apabila data cocok, informasi penerima bansos akan langsung ditampilkan di layar.

7. Jika nama tidak terdaftar, hubungi dinas sosial setempat untuk mencari tahu informasi lebih lanjut

Baca juga: Cara Cek Nomor Induk Kependudukan KTP Penerima Bansos PKH 2025 di HP, Bisa Pakai Aplikasi Cek Bansos

Apabila merasa memenuhi syarat tetapi namanya tidak muncul di sistem, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan.

1.Periksa kembali data yang dimasukkan dan pastikan tidak ada kesalahan.

2. Hubungi dinas sosial di wilayah setempat untuk mendapatkan klarifikasi.

3. Bawa dokumen pendukung, antara lain KTP dan KK

4. Ajukan permohonan untuk didaftarkan sebagai penerima bansos pada periode berikutnya.

Tips Agar Tidak Tertinggal Info Soal Bansos

1.Pantau rutin situs resmi Kemensos atau media sosial resmi pemerintah terkait bansos.

2. Pastikan nomor HP dan email yang didaftarkan aktif agar bisa menerima notifikasi mengenai bansos. 

3. Bergabung dengan grup warga atau komunitas lokal yang sering berbagi informasi terkait bantuan sosial.

Baca juga: Ciri-Ciri Nomor Induk Kependudukan Penerima Bansos 2025, Pastikan Akses Cekbansos.kemensos.go.id

Cek Status Bansos Lewat Hp

Anda dapat mengecek status bansos melalui situs https://cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK KTP.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 10 bansos yang cair pada bulan Januari 2025:

1.Santunan Anak Yatim Piatu

Bantuan ini ditujukan khusus untuk anak yatim piatu.

Masing-masing anak mendapatkannominal Rp270.000 per bulan.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk non-tunai yang dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli sembako dan kebutuhan pangan lainnya.

Penerima bantuan akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang berfungsi sebagai alat transaksi di toko atau agen sembako yang bekerja sama dengan pemerintah.

Berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, kemungkinan bansos BPNT tahap 1 akan disalurkan pada bulan Januari hingga bulan Februari 2025.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan, tergantung pada kebijakan pemerintah dan jumlah anggota keluarga.

3. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Pemerintah akan memberi bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan bagi penerima manfaat dari keluarga kurang mampu. 

Program ini hanya berlaku bagi masyarakat yang terdaftar di DTKS dengan data kependudukan yang valid.

4. Bantuan Sosial Tunai (BST)

BST adalah bentuk bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga miskin yang terdampak krisis ekonomi atau kondisi sosial tertentu.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Penyaluran BST untuk Januari 2025 diperkirakan akan dilakukan pada awal bulan.

Proses pencairan dapat dilakukan melalui kantor pos atau transfer ke rekening bank penerima.

Biasanya, jumlah BST yang diberikan berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.

5. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP adalah bantuan uang tunai untuk mendukung pendidikan siswa dari keluarga miskin.

Rincian nominal bantuannya:

-Siswa SD: Rp450.000 per tahun 

(Rp225.000 untuk siswa baru/kelas akhir).

-Siswa SMP: Rp750.000 per tahun 

(Rp375.000 untuk siswa baru/kelas akhir).

-Siswa SMA: Rp1.800.000 per tahun 

(Rp500.000-Rp900.000 untuk siswa baru/kelas akhir)

6. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan bersyarat yang ditujukan untuk keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti anak yang bersekolah atau ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik.

Penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan pembayaran pertama pada Januari 2025.

Penyaluran biasanya dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran tunai di kantor pos.

 Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori keluarga penerima manfaat (KPM), dan total bantuan dapat mencapai hingga Rp 3 juta per keluarga dalam setahun.

7. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

BLT Dana Desa adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin yang tinggal di desa.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat desa yang terdampak pandemi atau kesulitan ekonomi.

Penyaluran BLT Dana Desa dijadwalkan untuk mulai cair pada bulan Januari 2025.

Setiap desa yang mengajukan dana bantuan akan segera menyalurkannya ke warga yang terdaftar.

Besaran BLT yang diberikan bervariasi antara Rp 300.000 hingga Rp 600.000 per bulan, tergantung pada kebijakan desa masing-masing.

8. KIP Kuliah

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memberikan bantuan biaya pendidikan khususnya bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. 

Berikut bsaran bantuan berdasarkan klaster daerah:

• Klaster 1: Rp800.000

• Klaster 2: Rp950.000

• Klaster 3: Rp1.100.000

• Klaster 4: Rp1.250.000

• Klaster 5: Rp1.400.000

Mulai 2025, penerima PIP akan otomatis mendapatkan KIP Kuliah saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

9.Bantuan Pangan Beras

Bantuan beras sebanyak 10 kilogram kabarnya kembali disalurkan oleh pemerintah pada Januari 2025.

Bantuan beras diperuntukkan untuk keluarga miskin dan entan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan beras nantinya akan diperpanjang selama 6 bulan di tahun 2025.

10. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja memberikan bantuan pelatihan dan insentif bagi pencari kerja atau pekerja yang terdampak PHK.

Dengan mengikuti pelatihan yang disediakan, peserta dapat memperoleh keterampilan baru yang dapat meningkatkan peluang kerja.

Penyaluran Kartu Prakerja gelombang baru untuk tahun 2025 diperkirakan akan dimulai pada Januari 2025.

Pendaftaran akan dibuka melalui situs resmi dan platform pelatihan yang bekerjasama.

Bantuan untuk peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja adalah sebesar Rp 3,55 juta, yang terdiri dari biaya pelatihan dan insentif.