Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap 1, Pastikan Nomor Induk Kependudukan Valid Agar Rp 3 Juta Segera Cair

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Cara cek Bansos PKH 2025 Tahap 1, pastikan Nomor Induk Kependudukan valid.

Bagi masyarakat yang termasuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa segera mendapatkan Bansos PKH 2025.

Untuk mengetahui status penerima Bansos PKH 2025 bisa cek di laman cekbansos.kemensos.go.id.

Dilansir dari Kompas TV, masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan melalui dua cara.

Pertama melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Google Play Store.

Kedua yakni melalui laman cekbansos.kemensos.go.id

Baca juga: Jadi Syarat Wajib Mendapatkan Bansos 2025, Begini Cara Membuat KTP Digital Lewat HP dengan Mudah

Melalui aplikasi Cek Bansos

Unduh aplikasi dari Google Play Store

Buat akun dengan mengisi data pribadi (NIK, nama, alamat, KK, nomor ponsel, email)

Unggah foto KTP dan swafoto

Verifikasi email untuk aktivasi akun

Cek status di menu "Profil"

Melalui Website Kemensos.

Melalui laman cekbansos.kemensos.go.id

Isi data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP

Verifikasi kode CAPTCHA

Klik "Cari Data" untuk melihat status

Nominal Bantuan PKH 2025.

Rincian bantuan bansos PKH yang diterima masyarakat

Berikut rincian bantuan yang akan diterima setiap kategori per tahap (3 bulan):

Ibu hamil/nifas: Rp750.000 (Rp3.000.000/tahun)

Balita 0-6 tahun: Rp750.000 (Rp3.000.000/tahun)

Siswa SD: Rp225.000 (Rp900.000/tahun)

Siswa SMP: Rp375.000 (Rp1.500.000/tahun)

Siswa SMA: Rp500.000 (Rp2.000.000/tahun)

Lansia 70+ tahun: Rp600.000 (Rp2.400.000/tahun)

Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 (Rp2.400.000/tahun).

Pencairan PKH akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Tahap pertama akan dimulai pada Januari 2025 untuk periode Januari-Maret.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan pengecekan status penerima bantuan ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai data yang tercatat di sistem Kementerian Sosial.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, lanjutan program bansos Program Keluarga Harapan (PKH) diguyur dengan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 504,7 triliun dari APBN 2025.

Ia berharap penyaluran bansos dari pusat hingga ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran.

"Kita mengimbau kepada masyarakat jika melihat ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya tidak menerima manfaat, kita akan hilangkan," tuturnya saat melakukan kunjungan ke Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)