Transparansi Pertamina Dipertanyakan Setelah Nomor Telepon Dirut Tersebar, Begini Penjelasannya

Mega Korupsi Pertamina: Simon Mantiri Umumkan Nomor Pribadi untuk Menerima Laporan Masyarakat

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kasus mega korupsi yang melibatkan Pertamina mendorong Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk mengambil langkah tak biasa. 

Dalam upaya meningkatkan transparansi, Simon mengumumkan nomor pribadinya yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan masalah terkait bahan bakar minyak (BBM).

Nomor yang dapat dihubungi, yaitu 0814-1708-1945, saat ini hanya bisa menerima pesan singkat (SMS). 

Namun, dalam waktu dekat, nomor tersebut juga akan tersedia untuk komunikasi melalui WhatsApp.

"Saya memberikan nomor khusus saya, yaitu 0814-1708-1945. Saat ini hanya bisa menerima SMS, tetapi nanti akan segera didaftarkan ke WhatsApp," ujar Simon dalam konferensi pers yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

Selain itu, masyarakat masih dapat menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135 untuk menyampaikan keluhan atau masalah terkait layanan BBM.

Baca juga: Tanda Kartu Tanda Penduduk NIK Penerima BLT BBM 2025, Begini Cara Cek di Cekbansos.kemensos.go.id

Tanggapan Terhadap Dugaan Pengoplosan BBM dan Upaya Menjaga Transparansi

Langkah ini merupakan respons dari Pertamina terkait isu dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax dan Pertalite. 

Meskipun pihak Pertamina telah membantah adanya praktik curang tersebut, Simon tetap membuka jalur komunikasi bagi masyarakat demi menjaga transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Simon juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia terkait dugaan korupsi yang melibatkan tata kelola minyak, anak perusahaan Pertamina, serta kontraktor kerja sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

“Saya sebagai Dirut Pertamina menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas peristiwa ini,” kata Simon.

Ia mengakui bahwa skandal ini menjadi pukulan berat bagi Pertamina dan menegaskan komitmennya untuk mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi upaya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dalam tata kelola minyak, impor mentah, dan produk kilang periode 2018-2023,” tambah Simon.

Simon juga memastikan bahwa Pertamina akan bekerja sama penuh dalam proses penyelidikan, termasuk menyediakan data dan keterangan yang diperlukan.

Baca juga: Harga BBM Terbaru Selain di SPBU Pertamina, Jenis Shell Super Cuma Dijual Rp 13 Ribu Per Liter

Kerugian Negara Mencapai Rp 193,7 Triliun

Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kasus ini menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun hanya pada tahun 2023. 

Meski begitu, total kerugian diperkirakan jauh lebih besar karena skandal ini sudah berlangsung sejak 2018.

Hingga kini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus mega korupsi ini. 

Di antara para tersangka, terdapat pejabat tinggi Pertamina yang diduga terlibat dalam manipulasi impor minyak mentah serta pengolahan produk kilang.

Salah satu modus yang terungkap adalah pengoplosan Pertalite (RON 90) yang kemudian dicampur untuk dijual sebagai Pertamax (RON 92), padahal praktik ini jelas dilarang. 

Selain itu, ditemukan adanya mark-up kontrak pengiriman yang menyebabkan harga impor minyak menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

Akibat dari praktik ilegal ini, harga bahan bakar yang dijual ke masyarakat menjadi tinggi, sehingga berdampak pada pemberian subsidi dan distribusi BBM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kejagung memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan.

(Tribunnewsmaker.com/TribunJatim.com)