Program 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Buat 4 Gebrakan termasuk Anti-jalan Rusak

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi siap membuat sejumlah gebrakan pada 100 hari pertama masa kerjanya.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Dedi Mulyadi menekankan pada 4 hal yang jadi prioritasnya.

Sejak ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi kerap mengundang sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar untuk rapat membahas visi-misi nya.

"Seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direaliasikan lewat siapa? Organisasi perangkat daerah Provinsi Jabar.

Untuk itu apa yang menjadi prioritas? Kepentingan publik, landasan dasarnya apa? 

Landasan dasarnya pendidikan, bagaimana anak-anak bisa sekolahnya (minimal) SMA," ujar Dedi Mulyadi, belum lama ini.

Selain pendidikan, fokus utama kedua Dedi Mulyadi adalah layanan kesehatan. 

Dedi Mulyadi ingin masyarakat Jabar semuanya terlayani layanan kesehatan dari tingkat Puskesmas sampai rumah sakit.

"Tidak boleh lagi ada antrean orang di RS Hasan Sadikin untuk dapat operasi, harus tersebar di seluruh daerah setiap rumah sakit punya kemampuan yang sama," katanya.

Ketiga, infrastruktur. Dedi berkali-kali menegaskan bahwa infrastruktur menjadi program prioritas.

Tidak boleh lagi jalan yang rusak di Jabar. Jalannya harus lebar dan tidak bolong.

Baca juga: Rekam Jejak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang Dilantik Prabowo, Pernah 2 Kali Jadi Bupati

"Nanti kualifikasinya diubah mana jalan daerah pertanian, mana jalan daerah industri. Mobil yang lewat kapasitasnya berapa, jalannya harus berubah tidak boleh lagi tetap seperti itu," ucapnya.

Ke empat, seluruh masyarakat di Jabar harus mendapatkan pasokan listrik, layanan air bersih, jaminan layanan perumahan yang murah atau masyarakat tidak mampu dibantu perumahannya.

"Maka uangnya ada Kas Provinsi Jabar yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Tentunya seizin Pak Penjabat Gubernur, saya dan Tim transisi yang bentuk Pak Pj, sehingga akan dilakukan perubahan-perubahan arah kebijakan keuangan yang akan diarahkan untuk belanja kepentingan publik yang real (nyata) dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.

Dedi pun memastikan bakal ada nomenklatur yang digeser, terutama untuk program yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif.

"Itu akan dicoret, saya menganalisis maka ditemukanlah angka yang mudah-mudahanlah bisa di atas Rp2 triliun untuk belanja publik di perubahan. Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj kita ingin Jabar selesai tahun ini," katanya.

Berikut fokus program 100 hari kerja Dedi Mulyadi:

- Pendidikan

- Kesehatan

- Infrastruktur

- Kebutuhan dasar lainnya (pasokan listrik, air bersih, perumahan yang murah, dll) 

Larangan Mobil Dinas Dipakai Mudik

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi melarang kepala dinas atau aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran. 

"Disarankan tidak bawa mobil kendaraan dinas ke kampungnya. Tapi kendaraannya disimpan di rumah, itu yang pertama," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (20/3/2025).

Dikatakan Dedi, saat mobil dinas tidak boleh digunakan mudik, maka pegawai pemerintah itu harus menggunakan kendaraan pribadinya.

"Tapi kalau tidak punya mobil pribadi, saya ada kalimat berikutnya, tidak mungkin juga Kepala Dinas tidak punya mobil pribadi. Ngerti, kan?," katanya.

Saat mobil dinas itu tidak digunakan, kata Dedi, sebaiknya tidak diparkir di sembarang tempat yang dapat berisiko kehilangan.

"Ketika disimpan di rumahnya rawan enggak, karena banyak kejadian ketika Lebaran kendaraan dinas tinggal di rumahnya, kendaraan dinasnya hilang," ucapnya.

Baca juga: Sanksi Sudah Disiapkan, ASN Pemkot Bandung Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Dedi pun menyarankan agar mobil dinas selama mudik Lebaran diparkiran di tempat yang aman.

"Misalkan, disimpan di parkirnya di kantor Polres, di kantor Kodim, di kantor Kodam, di kantor Polda. Karena kalau di rumah takut tidak aman. Karena rumahnya, perumahannya sepi, semua orang mudik, mobilnya terparkir. Ini kejadian saya waktu jadi Bupati dulu," katanya.(TribunNewsmaker/TribunJabar)