Program 100 Hari Kerja Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Transparansi Harga Kuliner Malioboro

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan.

Diketahui, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Hato Wardoyo menargetkan bersih-bersih seluruh depo sampah di wilayahnya.

Katanya, hal ini memang sudah amanat dari Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

"Saya bertekad, 100 hari kerja, depo semuanya bisa bersih, tidak ada timbunan sampah lagi," ujarnya, saat jadi pembicara di kajian jelang berbuka puasa, di Masjid Gedhe Kauman, Minggu (9/3/2025).

Meski demikian, Hasto Wardoyo mengakui, penanganan depo yang kondisinya mayoritas sudah overload, jelas tidak semudah membalik telapak tangan.

Dalam kurun waktu satu pekan terakhir, selepas mendapat kuota pembuangan menuju TPA Piyungan, pihaknya berhasil mengosongkan beberapa depo.

"Sekarang baru tiga depo yang kami kosongkan, dari total 46 depo. Jadi, kalau waktunya 100 hari, rata-rata dalam dua hari harus bersih dua depo," katanya.

Oleh sebab itu, mantan Bupati Kulon Progo tersebut berharap peran serta warga masyarakat, untuk tidak menambah beban depo di sekitar tempat tinggalnya.

Salah satunya, dengan tidak membuang secara langsung limbah rumah tangganya menuju depo, melainkan lewat penggerobak atau transporter.

"Jangan membuang sampah ke depo secara pribadi. Monggo warga di RT dan RW mengustus penggerobak untuk membawa sampah ke depo," tandasnya.

"Setiap RW nanti saya kasih gerobak. Mobil dinas baru saya batalkan, wong mobilnya masih baik. InsyaAllah anggarannya saya geser buat beli 600 gerobak sampah," pungkas Hasto.

Transparansi Harga Kuliner Malioboro

Pemkot Yogyakarta menerapkan pola transparansi harga untuk para pedagang kuliner di sirip-sirip kawasan Malioboro.

Skema tersebut dilangsungkan melalui penyeragaman daftar menu, yang dilengkapi dengan harga, nomor warung, hingga kontak pengaduan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan bahwa pemerintah tidak ingin insiden nuthuk atau penerapan harga di luar batas kewajaran kembali terjadi di Malioboro.

Terutama, pada momem libur panjang lebaran mendatang, saat pemudik dan wisatawan berbondong-bondong datang ke Kota Pelajar.

"Ketika ada yang merasa kurang puas dilayani, maka dia bisa mengadu ke nomor yang sudah tertera. Ini kita pasang sebagai quick win, percepatan 100 hari pertama," katanya, Selasa (25/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia pun memasang langsung daftar menu di beberapa warung kuliner yang berlokasi di Jalan Perwakilan dan Jalan Dagen.

Hasto berujar, secara keseluruhan, terdapat 80 pelaku usaha di sirip-sirip Malioboro yang disasar kebijakan melalui Dinas Pariwisata (Dispar) tersebut.

"Sampai hari ini sudah terpasang 59, sudah hampir tercapai. Tujuannya jelas, karena momen lebaran, potensi orang berkunjung ke Yogya besar sekali," terangnya. 

"Potensi pergerakan ke Yogya hampir 10 juta. Biasanya kalau pergerakan mudik 10 juta, itu hampir pasti ingin ke Malioboro, ke sirip-siripnya," tambah Wali Kota.

Oleh sebab itu, ia berpesan, supaya para pedagang bisa memanfaatkan momentum tersebut sebaik mungkin, tanpa melakukan hal-hal yang merugikan wisatawan.

Menurutnya, jika pelaku usaha berperilaku aji mumpung dan melebih-lebihkan harga, pelancong pun bakal kapok singgah ke Malioboro lagi.

"Rezeki kita dari tamu, semakin banyak tamu kalau kita layani dengan baik, maka insyaalah rezeki akan bertambah. Pedagang tidak usah ngoyo, mengejar keuntungan setinggi-tingginya," cetusnya.

Meski demikian, Hasto menyampaikan, Pemkot Yogyakarta tidak akan serta-merta menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang kedapatan nuthuk.

Menurutnya, upaya persuasif melalui pembinaan bakal ditempuh, dengan harapan pedagang sadar bahwa perilakunya itu bisa mencoreng citra pariwisata Yogyakarta.

"Contoh, ketika nanti ada harga yang tidak sesuai, kemudian pembelinya protes, maka pembeli kita minta menghubungi nomor WA yang ada. Kami akan segera meluncur untuk melakukan pembinaan," ujarnya.

"Tidak kita biarkan juga, pasti kita tegur. Pemerintah akan hadir. Tapi, kalau berkali-kali kita tegur masih tetap seperti itu, baru kita berpikir tentang sanksi," pungkas Hasto. (TribunNewsmaker/TribunJogja)