Program 100 Hari Kerja Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Bebaskan Pajak Lahan Pertanian Mulai 2026

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Yogyakarta, Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta.

Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Abdul Halim Muslih punya kebijakan untuk bidang pertanian.

Kabar gembira bagi para petani, lantaran Pemkab Bantul akan menerapkan bebas pajak lahan pertanian pangan mulai tahun 2026.

Penerapan itu dilakukan sesuai program kerja Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025-2030.

"InsyaAllah, mulai tahun 2026, kami akan membebaskan pajak bagi seluruh lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Jumat (11/4/2025).

Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan luasan lahan pertanian.

Dengan demikian, diharapkan harga jual beli gabah bagus, tidak ada lagi tarif pajak bagi lahan pertanian pangan di Bumi Projotamansari, sehingga kesejahteraan para petani bisa terus ditingkatkan.

Belum lagi, pemerintah berencana menambah bantuan beberapa alat pertanian, mulai dari alsintan, benih, hingga pupuk.

Di mana, hasil akhir tersebut diharapkan turut mendongkrak swasembada pangan.

"Saya mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas keberhasilan para kadang tani atas aktivitasnya yang terus menerus berkelanjutan untuk menuju ketahanan pangan di Kabupaten Bantul," ujar dia.

Halim turut mengajak para petani untuk terus bekerja secara inovatif dan berubah lebih baik.

Para petani diimbau untuk tidak berfikir seperti zaman dulu.

Baca juga: Rekam Jejak Abdul Halim Muslih Bupati Bantul yang Dilantik Prabowo, Orang Asli Rembang

"Jadi, jangan apa-apa itu seperti dulu. Dulu saja begini, biasanya begini. Tidak boleh seperti itu. Karena pertanian itu ada modernisasi dan inovasi, sehingga harus terus menerus berpikir terbuka," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, mengatakan luas lahan di Bumi Projotamansari saat ini sekitar 14.000 hektar.

Namun, dari luasan tersebut, untuk luasan panen pada tahun 2025, ditargetkan bisa mencapai 34.546 hektar.

"Dan kami berusaha mengoptimalkan lahan pertanian terluas di empat kapanewon yakni Kapanewon Sewon, Imogiri, Pandak, dan Bambanglipuro untuk menghasilkan produk pertanian. Kan masing-masing kapenewon itu punya luasan tanah sawah hampir sekitar 1.000 hektare," tutup dia.

Program Kerja Unggulan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Paripurna (Rapur) Penyampaian Sambutan Bupati Bantul Masa Jabatan tahun 2025-2030 di gedung DPRD Kabupaten Bantul, Kamis (6/3/2025).

Ketua DPRD Bantul, Hanung Rahajo, menyampaikan Rapur itu digelar untuk menindaklanjuti hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri RI. 

"Dalam surat itu bagi bupati yang dilantik agar menyampaikan pidato sambutan bupati pada sidang paripurna di masing-masing DPRD kabupaten/kota," katanya dalam Rapur Penyampaian Sambutan Bupati Bantul Masa Jabatan tahun 2025-2030.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan bahwa pada saat ini, pihaknya bersama sejumlah stakeholder telah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa. 

"Pada 21-28 Februari 2025 yang lalu, saya mengikuti retreat kepala daerah di Qkmil Magelang, yang berisi sesi pengarahan presiden dan wakil presiden serta materi pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi dan reformasi birokrasi serta sinkronisasi visi misi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi misi kepala daerah dalam penyusunan RPJMD 2025-2029," paparnya.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi yang telah ada, maka dituangkan dalam misi yang telah diolah secara teknokratik menjadi lima misi yaitu mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

Kemudian, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

"Lalu, mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk; mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan; serta mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana," tuturnya. 

Dari visi dan misi tersebut sejalan dengan asta cita atau delapan misi Presiden Prabowo dengan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat.

Baca juga: Rekam Jejak Aris Suharyanta Wabup Bantul yang Dilantik Prabowo, Sudah Malang Melintang Jadi ASN

Sinkronisasi program prioritas tersebut telah dilakukan terhadap 20 program unggulan di Kabupaten Bantul. 

"Beberapa program unggulan di Kabupaten Bantul yaitu pembangunan 600 kilometer jalan desa tuntas dalam lima tahun; pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan; fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/ poktan untuk kemandirian petani; dan penguatan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan (P2BMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level pedukuhan," tuturnya. 

Kemudian, terdapat pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pembudayaan olahraga kebugaran; pembangunan venue olahraga unggulan dan pengembangan sport tourism; penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum; serta penciptaan 500 wirausahawan pemuda dan santri dengan fasilitasi pelatihan, permodalan dan pendampingan.

"Selanjutnya, restorasi kawasan gumuk pasir; pembangunan dermaga pendaratan ikan dan budidaya sumber daya kelautan; pembangunan kawasan industri piyungan untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; serta optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan," tutupnya. (TribunNewsmaker/TribunJogja)