Program 100 Hari Kerja Wali Kota Cilegon Robinsar, Larang Study Tour dan Wisuda di Luar Sekolah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Banten, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Di awal masa kepemimpinannya, Robinsar melakukan pelarangan study tour bagi setiap sekolahan di Kota Cilegon.

Selain study tour, sekolahan juga tidak boleh menggelar acara wisuda atau pelepasan siswa di luar sekolah.

Larangan itu tertuang dalam surat edaran nomor 497 Tahun 2025 tentang pelaksanaan study tour dan perpisahan atau pelepasan pada satuan pendidikan se Kota Cilegon.

Dalam surat edaran tersebut, bahwa pihak sekolah mulai dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di wilayah Kota Cilegon dilarang menyelenggarakan kegiatan study tour ke luar daerah.

Melansir dari video konten yang diunggah di akun media sosial Instagram pribadinya, Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban orang tua siswa.

"Kami melarang segala jenis kegiatan study tour, karena kami tahu itu membebani masyarakat, maka dari itu kami larang," ujar Robinsar dikutip dari cuplikan video di akun Instagram @Robinsar19, (4/4/2025).

Selain itu, pelaksanaan wisuda atau pelepasan siswa juga tidak diperbolehkan diselenggarakan di luar sekolah.

Ia menegaskan, pelaksanaan wisuda atau pelepasan siswa dianjurkan untuk dilaksanakan di gedung sekolah saja.

"Ini juga untuk meringankan biaya orang tua siswa," katanya.

Baca juga: Profil Robinsar, Wali Kota Terpilih Pilkada Cilegon 2024, Kalahkan Helldy Agustian & Isro Miraj

Robinsar menegaskan, pihaknya telah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon agar melakukan pengawasan terhadap sekolah di wilayah Kota Cilegon.

"Nanti monitoring akan dilakukan oleh Dindikbud Kota Cilegon untuk melakukan pengawasan di setiap sekolah," ucapnya.

Diketahui, kebijakan larangan study tour baru-baru ini sedang ramai dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat.

Kebijakan itu pertama kali dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan viral di media sosial.

Hal itu menjadi nilai positif dan menjadi percontohan bagi kepala daerah lainnya.

Tunturan Mahasiswa untuk Robinsar

Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Cilegon mendatangi kantor Wali Kota Cilegon.

Organisasi mahasiswa tersebut di antaranya, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Gema Al-Khairiyah.

Kedatangan mereka sebagai tindak lanjut dari aksi yang di gelar pada Senin, 24 Februari 2025 lalu.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Bakal Bangun 7 SMP Baru

Di mana, mereka meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon untuk menandatangani pakta integritas yang di dalamnya berisi beberapa tuntutan.

Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon, Ahmad Maki mengatakan, berbagai persoalan masih banyak ditemukan di Kota Cilegon. 

Mulai dari infrastruktur Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang rusak parah dan perpustakaan daerah yang tidak optimal.

"Kami bersama teman-teman mahasiswa datang untuk meminta komitmen wali kota dan wakil wali kota Cilegon, alhamdulillah pakta integritas sudah di tandatangani, kita kawal sampai tuntas," ujar Maki di area kantor wali kota Cilegon, Rabu, (5/3/2025).

Kemudian, kata Maki, dirinya akan mengawal 7 program strategis, serta 17 program unggulan wali kota dan wakil wali kota Cilegon.

Jika suatu waktu program itu tidak dijalankan, lanjut Maki, dirinya bersama mahasiswa lainnya akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi kembali menagih janji wali kota dan wakil wali kota Cilegon.

"Kita kawal sampai tuntas, sampai semua janji politik ditunaikan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menyatakan, pihaknya siap merealisasikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Sebagai langkah konkret, kata Robinsar, dirinya langsung menandatangani pakta integritas tersebut.

"Dengan adanya penandatanganan ini, diharapkan seluruh poin yang telah disepakati dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Cilegon," ujarnya.

Berikut isi tuntutan dalam pakta integritas yang telah ditandatangani Wali Kota Cilegon, Robinsar.

1. Segera menyelesaikan hutang pembayaran kepada para guru, kontrakor dan pihak yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon.

2. Berkomitmen untuk tidak melakukan politisasi dan monopoli atas nama rakyat yang berpontensi merugikan masyarakat Kota Cilegon.

3. Menjamin Keterlibatan Mahasiswa dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam

proses pembuatan keputusan Pemerintah yang berorientasi kepentingan masyarakat.

4. Tidak akan melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

5. Menyelesaikan persoalan pengangguran dengan membuat produk hukum (Perwal),  dan penekanan terhadap realisasi komitmen perusahaan yang tertuang pada dokumen AMDAL, sebagai upaya memaksimalkan potensi industri di Kota Cilegon.

6. Menuntaskan, menjalankan dan menjelaskan janji serta program yang disampaikan pada pemilihan Pilkada Kota Cilegon 2024.

7. Pengawasan dan optimalisasikan BUMD sebagai sumber PAD Kota Cilegon.

8. Berkewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam berbagai aspek yang sudah menjadi hak masyarakat mengetahui baik melalui digital maupun tertulis. (TribunNewsmaker/TribunBanten)