Program 100 Hari Kerja Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Perbaikan Jalan Meski Anggaran Terbatas

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin.

Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Di awal kepemerintahannya, Gatut Sunu Wibowo tetap akan fokus bidang infrastruktur di awal pemerintahannya.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kerusakan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Utamanya jalur selatan dan jalur wisata dari Campurdarat ke Gambiran, Kecamatan Besole.

Namun ternyata anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung terdampak efisiensi.

Dari anggaran awal Rp 80 miliar yang dialokasikan, Rp 48 miliar di antaranya terpotong efisiensi, sehingga tersisa Rp 32 miliar.

“Sebenarnya kami sudah menyiapkan list apa saja yang skala prioritas untuk diperbaiki. Kami paralelkan dengan program prioritas beliau (bupati),” jelas Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, Senin (3/3/2025).

Dwi Hari mengaku masih menunggu kepastian, berapa anggaran yang dialokasikan dari proses efisiensi ini untuk infrastruktur.

Pihaknya berharap dalam 1-2 hari ke depan sudah ada kepastian terkait besaran anggaran ini.

Baca juga: Anggaran Terbatas, Bupati Tulungagung Coba Genjot PAD Parkir Kembali Berlangganan

Selain untuk infrastruktur wilayah selatan, anggaran yang ada juga untuk infrastruktur sentra pertanian, dan ketahanan pangan.

“Daerah yang sudah ter-SK-kan untuk kawasan pertanian akan kita perbaiki. Seperti di Kalidawir, Pucanglaban, mungkin yang arah ke TPA segawe juga,” tambahnya.

Baca juga: Rekam Jejak Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung yang Dilantik Prabowo, Dulunya Pernah Jualan Pasir

Lebih lanjut, Dwi Hari mengaku masih menunggu arahan dari Bupati.

Sebab dengan anggaran yang sangat terbatas, rencana perbaikan infrastruktur yang sudah disusun harus dibuatkan skala prioritas.

Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penghematan Rp 20 miliar dari perjalanan dinas.

Perjalanan dinas yang dipangkas bukan hanya dari Pemkab, namun juga dari DPRD Tulungagung masing-masing Rp 10 miliar.

Selain itu BPKAD menargetkan ada tambahan Rp 10 miliar dari penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tambahan anggaran ini sebelumnya diplot untuk infrastruktur, sesuai prioritas bupati dan wakil bupati baru.

Sementara total anggaran di Pemkab Tulungagung yang akan dihemat mencapai Rp 52,3 miliar.

Targetkan Sektor Parkir Sumbang PAD

Pemangkasan transfer dana dari pusat berimbas pada keterbatasan kekuatan anggaran di daerah. Pemkab Tulungagung pun harus memaksimalkan pendapatan dari sektor lain, salah satunya retribusi parkir dan pariwisata.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo pun mengungkapkan akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi keterbatasan fiskal tahun 2025 ini. Sektor parkir dan pariwisata menjadi bidang yang akan dioptimalisasi untuk menambah PAD.

Hal ini disampaikan Bupati Gatut saat apel besar ASN pertama setelah pelantikan, Senin (3/3/3035) di halaman Kantor Pemkab Tulungagung.

“Faktanya memang seperti itu (PAD) rendah. Kita bersama akan mengawal itu,” ucap Gatut didampingi Wakil Bupati, Ahmad Baharudin. 

Baca juga: Perjalanan Karier Ahmad Baharudin Wabup Tulungagung yang Dilantik Prabowo, Sempat Jadi Pengurus PSSI

Gatut melanjutkan, anggaran memang terbatas karena dampak upaya penghematan. Namun kondisi ini tidak boleh menjadi alasan menurunkan pelayanan ke masyarakat.

Karena itu kegiatan seremonial harus dikurangi dan yang tidak berdampak pada masyarakat harus dipangkas. 

“Makanya PAD harus ditingkatkan. PAD harus menggambarkan realitas potensi pendapatan di daerah, jangan ada yang hilang,” tegasnya. 

Diakui Gatut  sektor parkir yang paling banyak mengalami penyusutan anggaran. Sektor ini sebelumnya bisa menyumbang sekitar Rp 9 miliar ke kas daerah Pemkab Tulungagung. 

Namun setelah dihapusnya parkir berlangganan, pendapatan dari sektor ini turun drastis. Dari target Rp 1,5 miliar pendapatan sektor parkir, hanya tercapai Rp 800 juta.

Dengan fakta ini, Pemkab Tulungagung akan kembali menjajaki sistem lama dengan tanpa menabrak aturan. 

Jika undang-undang membolehkan memberlakukan parkir berlangganan, maka sistem akan dikembalikan seperti sebelumnya. 

“Karena kita butuh PAD yang sangat banyak, dengan catatan tidak melanggar aturan ya. Nanti kami komunikasikan, kita kaji bersama-sama, mungkin tidak diberlakukan  lagi,” paparnya.

Ketika sistem parkir berlangganan ini bisa diterapkan, kadang masih ada masalah dalam pelaksanaannya. Kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan masih ditarik lagi oleh juru parkir.

Menurut Gatut, semua akan dicarikan solusi untuk mendapatkan kebijakan yang terbaik. “Yang penting semua bersikap terbuka. Memang tidak bisa langsung diubah, jadi tolong selalu dikontrol,” ujar Gatut.

Gatut Sunu mengungkap data tahun 2023, pendapatan sektor parkir sebesar Rp 9 miliar. Potensi pendapatan ini seharusnya bisa dimaksimalkan karena setiap tahun kendaraan bermotor di Tulungagung bertambah banyak.

Harapannya optimalisasi ini bisa mendapatkan PAD Rp 10 miliar hingga Rp 12 miliar.  Pantauan di lapangan, saat ini banyak tempat parkir di tepi jalan (on street parking) di Tulungagung justru dikuasai tukang parkir liar.

Mereka warga biasa, bukan petugas dari Dinas Perhubungan yang memungut uang parkir dari warga. Akibatnya uang parkir yang dibayarkan warga masuk ke kantong pribadi, tidak masuk ke kas  daerah. (TribunNewsmaker/TribunJatim/Surya)