Bupati Klaten Resmi Luncurkan UPTD PPA untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara resmi meluncurkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Klaten, pada Rabu (30/4/2025), bertempat di Halaman Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten.

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Wakil Bupati Klaten, Kepala DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan UNICEF Provinsi Jawa Tengah, Ketua TP PKK Kabupaten Klaten, Ketua DWP Kabupaten Klaten, perwakilan Forkopimda Kabupaten Klaten, para Kepala OPD, camat se-Klaten, Duta Genre Klaten, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Hamenang menegaskan pentingnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa, terutama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. 

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya penting, tetapi juga harus menjadi prioritas.

“Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama melaunching UPTD PPA Kabupaten Klaten. Peran perempuan dan anak sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, maka hal ini perlu perhatian dan perlindungan khusus,” ujar Bupati Hamenang.

UPTD PPA Kabupaten Klaten hadir sebagai unit teknis di tingkat daerah yang bertugas memberikan layanan perlindungan, pendampingan, serta penanganan berbagai kasus kekerasan, diskriminasi, dan persoalan lainnya yang menimpa perempuan dan anak.

“Tentu kami bersama Mas Wakil dan jajaran Pemkab Klaten akan konsen kaitannya dengan perlindungan anak dan perempuan. Kedepan kita harus segera berkoordinasi agar di tiap kecamatan ada rumah perlindungan," paparnya. 

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Klaten berkomitmen penuh untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, salah satunya dengan menghadirkan Desa Layak Anak (DLA) dan Kecamatan Layak Anak (KLA). 

"Ini perlu komitmen bersama, jangan hanya seremonial saja, tapi juga perlu disosialisasikan dan dipahamkan. Ke depannya, perempuan dan anak harus berani speak up."

"Jika ada suatu kasus, sekecil apapun, harus segera dilaporkan, baik itu KDRT maupun bullying terhadap anak-anak,” tegasnya.

Peluncuran UPTD PPA ini diharapkan menjadi langkah konkret dan awal yang kuat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten. (*)