Sosok & Profil Salomo Pardede, Diduga Peras Anak Mantan Gubernur Sumut, Anggota DPRD, Ini Modusnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama Salomo Tabah Ronal Pardede, atau yang lebih dikenal sebagai Salomo Pardede, mendadak mencuat dan menjadi bahan perbincangan publik.

Anggota DPRD Kota Medan ini tengah terseret dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha biliar di wilayahnya.

Salah satu pengusaha yang merasa dirugikan, Andryan (24), bahkan telah melaporkan Salomo ke pihak kepolisian.

Salomo bukanlah sosok baru di panggung politik Sumatera Utara.

Ia merupakan putra dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Rudolf Pardede.

Baca juga: Sosok & Profil Putu Arya, Direktur RSUD Buleleng, Upayakan Pelayanan Tetap Jalan saat Bali Black Out

Saat ini, Salomo menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Medan, sebagaimana dilansir oleh Tribun-Medan.com.

Ia berhasil melenggang ke kursi legislatif pada Pemilu 2024 melalui Partai Gerindra.

Sebelum menetap di Gerindra, Salomo sempat berkarier di PDIP dan juga Partai Demokrat.

Namun, saat masih bersama Demokrat, namanya pernah dicoret dari daftar calon legislatif setelah dituding membelot.

Setelah itu, ia memilih bergabung dengan Gerindra demi tetap bisa berkompetisi dalam Pemilu 2014.

Pria kelahiran Medan, 25 September 1976 ini, juga pernah menjabat sebagai Ketua Terang Indonesia untuk periode 2011–2015.

Kini, selain duduk di DPRD, ia juga menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Medan.

Dilaporkan Terkait Dugaan Pemerasan

Kasus yang menyeret nama Salomo ini bermula dari laporan beberapa pengusaha biliar, salah satunya adalah Andryan.

Ia mengungkapkan bahwa peristiwa dugaan pemerasan terjadi sekitar Februari 2025, berawal dari rencana kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Kota Medan ke tempat usahanya.

Kunjungan tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari pengecekan izin usaha dan kepatuhan pajak.

Baca juga: Sosok & Profil Agus Rohman, Komisaris Utama PT Timah, Eks Pangdam Pattimura, Anak Pengrajin Sepatu

Andryan menyebut, pajak usaha sudah dibayarkan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Namun, menurutnya, jumlah itu dianggap terlalu kecil oleh Salomo.

"Salomo (Ketua Komisi C) datang sama beberapa anggota dewan. Setiap bulan sebenarnya kami sudah bayar pajak Rp 1,5 juta tapi mereka bilang itu terlalu kecil," kata Andryan melalui sambungan telepon, Jumat (2/5/2025).

Mengutip laporan Tribun-Medan.com, Salomo kemudian menanyakan besarnya keuntungan usaha biliar itu per bulan.

Tak lama setelahnya, ia disebut meminta setoran bulanan sebesar Rp4 juta, dengan ancaman akan menutup usaha jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Karena merasa tertekan, Andryan mengaku akhirnya menyetorkan uang itu secara tunai.

Namun tekanan tak berhenti di situ. Pada April 2025, staf Salomo dikabarkan meminta agar jumlah setoran dinaikkan.

Hal inilah yang menjadi puncak kekesalan para pengusaha, termasuk Andryan, hingga akhirnya mereka melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara.

"Bulan April ini mereka malah minta tambah. Kami sudah gak mampu bayar jadi kami (beberapa pengusaha biliar) buat laporan ke Polda Sumut," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Salomo Pardede belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan tersebut.

(TribunNewsmaker/BangkaPos)