Program 100 Hari Kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Dana Pembangunan Jalan Capai Rp 500 M!

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian.

Helmi Hasan dan Mian langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Helmi Hasan dan Mian telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Di awal kepemerintahannya, Helmi Hasan mengaku telah menganggarkan untuk memperbaiki kondisi ruas jalan di Provinsi Bengkulu.  

Gubernur Helmi Hasan menyampaikan, kepada masyarakat untuk bersabar sebab penanganan beberapa ruas jalan akan segera dilakukan. 

“Untuk semua netizen yang berkomentar tentang kondisi jalan yang rusak, ingatlah bahwa Helmi Hasan belum genap 100 hari menjabat. Mohon bersabar sedikit, pembangunan jalan provinsi, terutama yang menjadi kewenangan gubernur, akan segera dimulai tahun ini,” kata Helmi dikutip dari akun medsos pribadinya, pada Kamis (1/5/2025).

Di samping itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran untuk pembangunan jalan mengalami peningkatan. 

Selama masa kepemimpinannya, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, tahun ini anggaran untuk pembangunan jalan meningkat sebesar Rp 500 miliar, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Provinsi Bengkulu. 

“Anggaran untuk jalan provinsi meningkat lebih dari Rp 500 miliar, merupakan yang tertinggi sejak Provinsi Bengkulu berdiri dan akan kita manfaatkan untuk membangun jalan-jalan provinsi,” terang Helmi Hasan.

Larang Siswa Bawa Motor ke Sekolah

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan kebijakan larangan bagi siswa untuk membawa kendaraan pribadi ke sekolah. 

Kebijakan ini berlaku bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/MA/SMK dan setara, tanpa memandang usia siswa.

Meskipun, terdapat pro dan kontra mengenai kebijakan tersebut, muncul juga pertanyaan terkait usia siswa yang termasuk dalam larangan ini. 

Hal ini menjadi perhatian terutama mengingat beberapa siswa SMA, mungkin sudah berusia lebih dari 17 tahun.

Menanggapi hal ini, Gubernur Helmi mengatakan, bahwa keputusan pemerintah provinsi tentang pelarangan siswa membawa kendaraan ke sekolah sudah bersifat final.

"Tanpa memandang usia, semua siswa yang masih terdaftar di jenjang SD, SMP, dan SMA/MA/SMK sederajat di Bengkulu, dilarang untuk menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah," tegas Gubernur Helmi.

Selain itu, kata Helmi, semangat untuk melarang penggunaan kendaraan bagi siswa-siswi di Provinsi Bengkulu karena ada aturan mengharuskan mereka untuk tidak mengemudikan kendaraan jika mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Terlebih lagi pelajar yang berusia di bawah 17 tahun yang belum berhak memiliki SIM.

"Tujuan dari pelarangan ini adalah untuk menjaga keselamatan mereka, sekaligus mendorong anak-anak agar lebih aktif bergerak dan menjalani gaya hidup sehat," kata Helmi.

Terpisah, Nazriel Arfadhila, salah satu murid SMA Negeri 3 Bengkulu, menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Menurutnya ada sisi positif dan negatif. "Sebenarnya, kalau dari saya itu ada setujunya ada nggak setujunya," ungkap Nazriel. 

Baca juga: Sosok Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Dijuluki Gubernur TikTok, Meniru Dedi Mulyadi Gubernur Jabar?

Aspek positif yang bisa diambil dari kebijakan tersebut, yaitu keamanan. "Alasannya tentu saja karena alasan keselamatan, itu pasti untuk kami juga para pelajar," sambungnya.

Namun, Nazriel juga mengungkapkan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Seperti apabila ada siswa yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah.

Selain itu, Nazriel pun mengungkapkan kekhawatiran terkait waktu dan keterlambatan.

"Takutnya kan, orang tua itu tidak hanya mengantar kami, ada yang mengantar ke mana dulu, jadi bisa terlambat. Jadi, repot gitu," cetusnya. 

Dari pengakuan Nazriel sendiri, ia kadang diantar orang tua, namun terkadang juga harus membawa motor sendiri.

Untuk itu Nazriel berharap agar Gubernur Bengkulu dapat memberikan solusi terbaik terkait kebijakan larangan membawa kendaraan tersebut.

"Kalau Pak Gubernur mau pakai peraturan seperti itu, mungkin transportasi umumnya harus lebih banyak lagi," harap Nazriel. (TribunNewsmaker/TribunBengkulu)