Sosok & Profil Suhardi Duka Gubernur Sulbar yang Dilantik Prabowo, Bertahun-tahun Jadi Ketua DPRD

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut sosok dan profil Suhardi Duka gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang dilantik Prabowo Subianto.

Pasangan Suhardi Duka - Salim S Mengga keluar sebagai pemenang di Pilkada Sulawesi Barat 2024 berkat meraih suara sebanyak 337.512 atau 46,18 persen. 

Lantas, seperti apa sosok dan profil Suhardi Duka? Dikutip TribunNewsmaker.com dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya.

Baca juga: Sosok & Profil Fatmawati Rusdi Wagub Sulsel yang Dilantik Prabowo, Bertahun-tahun Jadi DPR RI

Sosok Suhardi Duka mungkin sudah tak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Barat dan sekitarnya. 

Cagub Sulawesi Barat itu menggandeng Salim S Mengga sebagai cawagub di Pilkada Sulawesi Barat 2024. 

Dalam Pemilu serentak pada 27 Novemebr 2024, Suhardi-Salim unggul telak dalam perhitungan quick count. 

Terpantau saat ini, Sabtu (30/11/2024) Suhadi-Salim mengumpulkan suara sebanyak 46,11 persen. 

Angka tersebut jauh lebih unggul dibandingkan ketiga paslon lain. 

Bahkan dalam penghitungan suara versi JagaSuara2024 ini Suhardi-Salim unggul setelah memperoleh 37,02 persen dari ketiga paslon lainnya. 

Sementara pasangan Andi Ibrahim Masdar - Asnuddin yang merupakan nomor urut 1 hanya mendapatkan 29,95 persen. 

Paslon gubernur dan wakil gubernur Sulbar nomor urut 2 ialah Ali Baal Masdar - Arwan M Aras mendapatkan 20,08 persen.

Paslon gubernur dan wakil gubernur Sulbar nomor urut 4 ialah Husain Syam-Enny Angraeni Anwar mendapatkan 12,95 persen

Profil Suhardi Duka

Suhardi lahir pada 10 Mei 1962 di Mamuju, Sulawesi Barat. 

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati Mamuju selama dua periode yaitu periode 2005–2010 dan 2010–2015 dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju periode 2000–2005.

Pendidikan

Suhardi menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1982-1986. 

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister Manajemen di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 1999-2002. 

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2012-2014. 
Ia mengangkat disertasi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Mamuju.

Karier

Sebelum berkarier di bidang politik, Suhardi pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1985. 

Pasca bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 1989, ia sempat menjadi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun 1997-1999, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun 1999-2000, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun 2000-2005.  

Saat menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Mamuju, ia juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Mamuju pada tahun 1999-2012. Pada 2005, Suhardi terpilih sebagai Bupati Mamuju. 

Ia menjabat selama dua periode yaitu periode 2005-2009 dan periode 2011-2015.  Pada 2012, ia mulai bergabung dengan Partai Demokrat dan dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat hingga saat ini.

Kemudian pada tahun 2017, Suhardi bersama mantan Bupati Majene, Kalma Katta pernah maju sebagai calon gubernur di Pilkada Sulawesi Barat. 

Namun, Suhardi-Kalma kalah dari pasangan Ali Baal Masdar dan Enny Angraeny Anwar. Pada Pemilu 2019, ia menyalonkan diri sebagai legislatif dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat dan berhasil mendapatkan satu kursi. 

Ia kemudian resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Sebagai anggota DPR RI, Suhardi mendapatkan posisi di Komisi IV yang bertugas untuk mengurus Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan.

Pada Pemilu 2024, Suhardi kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulawesi Barat. 

Namun, ia memilih mencolankan diri sebagai gubernur Sulawesi Barat dan posisi tersebut kemudian digantikan oleh anaknya, Zulfikar Suhardi. 

Dengan dukungan Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Ummat, pasangan Suhardi Duka-Salim S Mengga berhasil memperoleh suara sebanyak 337.512 atau 46,18 persen. 

Pasangan tersebut mengalahkan tiga pasangan calon lainnya, termasuk petahana Ali Baal Masdar-Arwan M Aras. Suhardi Duka resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai gubernur Sulawesi Barat pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Program 100 Hari Kerja Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Tertibkan Aset Daerah hingga soal Bencana Alam

Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dan Salim S Mengga.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dan Salim S Mengga langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Suhardi Duka (SDK) dan Salim S Mengga telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Suhardi Duka punya sejumlah hal yang diprioritaskan, termasuk soal bencana alam.

SDK mengungkapkan, untuk 100 hari program kerja pihaknya akan segera menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Yang pertama RPJMD harus selesai, yang kedua persoalan dampak bencana alam harus selesai," kata SDK, Senin, 3 Maret 2025.

Selain itu, lanjut SDK, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang baru akan disesuaikan dengan visi dan misi dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga akan mengharmonisasi seluruh perangkat daerah," tutur SDK.

Di hari pertamanya ngantor, SDK bersama Wagub, Salim S Mengga disambut para ASN dan non ASN  lingkup Pemerintah Provinsi  Sulbar di halaman Kantor Gubernur Sulbar

Setelah itu, SDK memasuki kantornya dan melakukan peninjauan sejumlah ruangan di lantai tiga, didampingi Pj Sekprov Sulbar, Amujib.

"Hari pertama kita masuk kantor, kita lihat ruangan, kita ketemu dengan pegawai, pejabat," kata SDK.

SDK mengungkapkan, akan segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja di Pemprov Sulbar. Begitu pula bagi para pegawai dan pejabat.

"Ya, kita menyesuaikan, kita saling menyesuaikan. Artinya, saya juga menyesuaikan, dia (pegawai dan pejabat) juga harus menyesuaikan, supaya kita saling mendapatkan equilibrium (keseimbangan) yang besar," ungkapnya.

Lanjutnya menjelaskan, dirinya tidak akan memaksakan kehendak terkait dengan cara kerja yang akan dijalankan. Menurut SDK, pihaknya akan melihat kemampuan dan budaya kerja di Pemprov Sulbar.

Ambil Kendaraan Dinas Mantan Pejabat

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), angkat bicara terkait polemik aset kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang menjadi sorotan publik.  

Sejak dilantik pada 21 Maret 2025 bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, SDK menegaskan komitmennya untuk menertibkan aset daerah. 

Salah satu temuan awal yang mencuat adalah 38 kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya.  

Wakil Gubernur Salim S Mengga telah mengeluarkan ultimatum kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menarik kembali kendaraan dinas tersebut. 

Menanggapi hal ini, SDK memastikan bahwa ia dan wakilnya sedang melakukan penelusuran intensif.  

"Aset-aset itu sedang ditelusuri oleh Ppk wakil gubernur," ujar SDK saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu (26/3/2025). 

Lebih lanjut, SDK mengungkapkan bahwa kendaraan dinas tersebut sebenarnya masih ada, namun saat ini dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.  

"Sebenarnya asetnya ada, hanya saja dipake oleh orang yang tidak berhak. Kita akan segera ambil untuk diperuntukkan bagi yang berhak,"  tegasnya. 

Baca juga: Rekam Jejak Salim S Mengga Wagub Sulbar yang Dilantik Prabowo, Usai Pensiun Moncer Jadi Politisi

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) mengultimatum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menarik kembali kendaraan dinas yang belum dikembalikan.  
Langkah ini menyusul pernyataan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, yang mengungkapkan bahwa 38 kendaraan dinas milik Pemprov Sulbar tidak diketahui keberadaannya.  

Kabid Aset BPKPD Sulbar, A. Muh Bisyri Nur, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk menelusuri kendaraan dinas yang hilang.  

Total nilai kendaraan yang hilang tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,9 miliar.

"OPD yang memiliki kendaraan dalam daftar inventaris wajib menarik aset tersebut. Surat edaran resmi yang ditandatangani Wakil Gubernur akan segera diterbitkan, dengan tenggat waktu hingga 18 April 2025," ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Selasa (25/3/2025).

Ia meminta OPD harus menyusun laporan lengkap mengenai kendaraan dinas, berapa jumlahnya, termasuk kapan pengadaan dilakukan, siapa yang menggunakan, serta kondisi terkini kendaraan tersebut.  

"Pak wakil gubernur meminta semua OPD wajib mengetahui jumlah kendaraan dinasnya," kata Bisyri.

BPKPD akan melaporkan hasil penelusuran ini kepada Wakil Gubernur dan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kendaraan yang belum dikembalikan.  

"Nantinya akan ada apel kendaraan dinas yang nantinya dipimpin wakil gubernur. Semuanya dicek setiap OPD kendaraannya," jelasnya.

Bisyri mengungkapkan bahwa sejak 2023, Pemprov Sulbar telah memperketat aturan terkait aset daerah. 

Salah satu langkah tegasnya adalah melarang mutasi pejabat atau ASN jika belum mengembalikan atau mempertanggungjawabkan inventaris yang dikuasai.  

"Kami menemukan banyak kasus, seperti kendaraan yang tidak dicatat dalam sistem, kendaraan dikuasai mantan pejabat, diserahkan ke Forkompimda, hingga yang hilang atau rusak," tandasnya.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)