Breaking News:

Program 100 Hari Kerja

Program 100 Hari Kerja Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Atasi Penyelundupan Timah

Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana.

Editor: Delta LP
Newsmaker Kolase/Wikipedia
100 HARI KERJA - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Hidayat Arsani dan Hellyana telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Hidayat Arsani tengah berusaha untuk mencegah penyelundupan timah dari Bangka Belitung.

Hidayat Arsani memerlukan dukungan seluruh pihak termasuk aparat kepolisian.

Tak hanya dukungan aparat hukum, Hidayat Arsani juga mengatakan untuk melakukan pencegahan penyelundupan timah juga membutuhkan biaya yang tak sedikit.

"Kita fair kita juga perlu pasukan khusus, kita juga perlu anggaran. Bagaimana mau menangkap penyelundupan kalau tidak punya pasukan, seperti kapal dan anggaran kita dikit sekali. Tapi tetap komitmen untuk tuntas diselesaikan, tapi semuanya perlu proses," ujar Hidayat Arsani, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda Bangka Belitung, guna mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

"Kita kerja sama untuk menuntaskan semua masalah di Bangka Belitung, tidak ada yang kuat tanpa ada kerjasama. Semua permalasahan di Bangka Belitung, kita pikirkan bersama. Yang bengkok kita luruskan, tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berkomitmen mengembangkan sektor pertambangan, dengan memberantas penyelundupan timah.

Hal ini pun diungkapkan guna mendongkrak perekonomian Provinsi Bangka Belitung, yang diketahui sektor pertambangan menjadi salah satu pondasi perekonomian.

Baca juga: Perjalanan Karier Hidayat Arsani Gubernur Bangka Belitung 2025, Dijuluki Presiden Tambak Udang

"Penyelundupan di Bangka Belitung, akan saya bersihkan karena ini merugikan negara dan rakyat. Hal ini harus dituntaskan, karena ini juga termasuk Instruksi Presiden," ujar Hidayat Arsani.

100 HARI KERJA - Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani atasi penyelundupan timah dari Bangka belitung.
100 HARI KERJA - Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani atasi penyelundupan timah dari Bangka belitung. (BangkaPos/Rizki Irianda Pahlevy)

Hidayat Arsani juga memastikan pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Polda Bangka Belitung dalam menertibkan pertambangan di negeri Serumpun Sebalai.

"Tambang ilegal memang benang kusut sekarang kita akan benahi, nanti akan mendapatkan izin dari Kementerian ESDM akan diatur dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga menyinggung terkait kasus korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

"Ada permasalahan Rp 300 triliun ini akan saya tuntaskan dan sudah ada di pengadilan, kita akan tunggu keputusan pengadilan sampai final," ungkapnya.

Pastikan Tingkatkan Sektor Pendidikan dan Ekonomi

Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani memastikan akan memfokuskan kebijakan dan program, terhadap peningkatan sektor pendidikan dan ekonomi, Rabu (7/5/2025).

Hal ini pun diungkapkannya usai ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung untuk menggelar aksi demonstrasi.

"Saya baru 12 hari dan saya kampanye ada tiga hal yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Masa 12 hari langsung melejit, sabar. Harus ada persetujuan dewan dan anggaran karena kita bukan swasta, ada aturannya," ujar Hidayat Arsani.

100 HARI KERJA - Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani pastikan tingkatkan sektor ekonomi dan pendidikan.
100 HARI KERJA - Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani pastikan tingkatkan sektor ekonomi dan pendidikan. (BangkaPos/Rizki Irianda Pahlevy)

Lebih lanjut pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pusat seperti dorongan pengesahan RUU perampasan aset.

"Kita tidak ada wewenangnya, tapi tetap akan kita sampaikan. Untuk dunia pendidikan, kita akan rehab pendidikan," jelasnya.

Selain itu terkait kesejahteraan buruh, Hidayat Arsani juga akan menaruh perhatian di sektor tersebut guna menjaga perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.

"UMR kita, juga sudah nomor empat tertinggi di Indonesia," katanya.

Sementara itu kedepannya, Hidayat Arsani berharap mahasiswa dapat mengundang dirinya untuk dapat berdialog terbuka di universitas.

"Kita tanggapi positif saja semuanya, walaupun saya capek tapi inilah fungsi Gubernur. Saya harap kedepan saya saja yang kesana (Universitas), kasian mahasiswa jauh-jauh kesini," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung mendatangi kantor Gubernur, guna menyuarakan sejumlah isu nasional dan daerah untuk segera dituntaskan.

Wakil Presiden Mahasiswa UBB Azzah mengatakan aspirasi kali ini, untuk isu nasional terkait tuntutan merevisi Undang Undang Cipta Kerja.

"Pasal 59 tentang temaga kerja kontrak karena dapat mengkhawatirkan dapat memberlebar ruang, bagi pekerja kontrak untuk diperlakukan tidak adil. Hapuskan Sytem Outsoucrsing karena mempersulit jaminan kerja tetap atau kenaikan pangkat dan gaji, serta upah minimum lebih rendah dari pada pekerja tetap," ujar Azzah.

Selain itu para mahasiswa juga mendorong Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, aktif menyuarakan terkait pengesahan sejumlah rancangan undang-undang.

"Sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, lalu juga sahkan RUU perampasan aset akan berdampak pada masalah ekonomi, hukum dan pajak. Perluasan lapangan pekerjaan, demi menciptakan ekonomi dan kesejahteraan buruh," tuturnya.

Selain itu untuk sektor pendidikan pihaknya mendorong pendidikan gratis, serta peningkatan alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan secara nyata.

"Banyak anggaran yang terserap pada belanja birokrasi, bukan langsung untuk proses belajar-mengajar dan alokasi harus diarahkan langsung ke sekolah, guru, fasilitas, dan peserta didi. Penuhi hak-hak pendidik seperti upah layak, jaminan kerja, kebebasan akademik, dan penghargaan terhadap profesi pendidik sebagai pilar utama pendidikan," ungkapnya.

Sementara itu dalam aksi kali ini juga diterima langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan sejumlah Forkopimda. (TribunNewsmaker/BangkaPos)

Sumber: Bangka Pos
Tags:
Hidayat ArsaniBangka BelitungHellyana
Rekomendasi untuk Anda
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved