Program 100 Hari Kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Terbuka bagi Semua Investor, Ada Syaratnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Hendrik Lewerissa memastikan pemerintahannya terbuka untuk semua investor yang ingin berinvestasi di Maluku.

Hal itu disampaikan saat menggelar kunjungan kerja perdana di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pasca dilantik sebagai Gubernur Maluku, Senin (12/5/2025).

"Saya tahu ada banyak investor dan pengusaha yang hadir saat ini, saya ingin menyampaikan secara clear dan jelas, Gubernur Maluku terbuka untuk semua investasi masuk ke Maluku," ungkapnya.

Menurutnya, Pemprov Maluku adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak bisa menutup pintu untuk investasi.

Namun, para investor harus mematuhi semua aturan yang berlaku.

"Namun, haruslah investasi yang etis dan bertanggungjawab artinya kalau mau masuk ke Maluku, patuhi semua perundang-undangan yang berlaku, itu prinsip pertama," ungkapnya.

Tentunya harus rekrut tenaga kerja lokal yang signifikan, masyarakat lokal tidak boleh jadi penonton.

"Kepentingan kita memastikan kesempatan kerja juga dimiliki oleh anak-anak daerah, juga terkait pengoperasian teknologi juga harus ditransfer ke pekerja lokal kita," pungkasnya.

Pemerintahannya Warisi Tata Kelola dan Keuangan Tak Ideal

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyebut, di masa pemerintahannya saat ini telah mewarisi tata kelola dan keuangan yang tidak ideal.

Hal itu disampaikan Lewerissa saat pertemuan bersama stakeholder dan pembinaan Kamtibmas di  Landmark, Ohoijang, Senin (12/5/2025 ).

"Saya harus katakan jujur, kami mewarisi tata kelola pemerintahan yang tidak terlalu ideal, dan juga tata kelola keuangan yang juga sangat kurang ideal," ungkapnya.

Menurut Lewerissa, dirinya tidak mau menengok kembali masa lalu dan kembali membenahi tata kelola pemerintahan.

"Ada tujuh misi dalam Sapta Cita Lawamena yang jadi tolak ukur pembangunan Maluku, yakni tata kelola pemerintahan, harus kita perbaiki dan bentuk menjadi birokrasi yang melayani kompeten dan kapabel," ujarnya.

Untuk itu dirinya ingin tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan.

"Karena kami tidak mungkin mengatur roda pembangunan kalau internal kami di pemerintahan tidak terkelola secara baik, oleh sebab itu tata kelola birokrasi jadi top prioritas bagi kami," ujarnya.

Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, menjadi sesuatu yang sangat penting.

"Kami mewarisi bumi yang sangat kaya, tapi sejarah membuktikan ratusan tahun lamanya, kekayaan bumi ini diambil dan diekstrak oleh orang-orang luar, diambil dan dihisap secara ekslusif," jelas Lewerissa.

Pemprov Maluku bertekad membangun sumber daya manusia yang unggul, berkualitas agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri.

"Kalau Pendidikan di luar sana dapat mencetak sumber daya yang unggul dan berdaya saing , mestinya pendidikan di Maluku harus menghasilkan yang sama, namun kualitas pendidikan masih rendah di republik ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang dihelat turut dihadiri Gubernur Maluku,  Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, Wakajati Maluku, Dr. Jefferdian, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, Wali Kota Tual, Hi. Ahmad Yani Renuat, beserta Forkopimda Malra dan Kota Tual. (TribunNewsmaker/TribunAmbon)