Program 100 Hari Kerja Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo, Program Pendampingan Keluarga Tekan Perceraian

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Ada sejumlah program yang dijadikan prioritas oleh Hasto Wardoyo, termasuk soal perhatian serius terhadap kondisi rumah tangga setiap keluarga di Yogyakarta.

Problem-problem seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan di bawah umur, coba ditekan lewat program pendampingan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Setda Kota Yogya, Yunianto Dwisutono, berujar, sektor tersebut menjadi salah satu prioritas Wali Kota Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Wawan Harmawan.

Bukan tanpa alasan, ketahanan keluarga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kota Yogya.

"Sementara, sekarang ini, kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak cenderung tinggi dari tahun ke tahun," katanya, Selasa (6/5/25).

Oleh sebab itu, berbagai inovasi pendampingan keluarga ditempuh Pemkot Yogya, salah satunya lewat program Puspagatra Ngetren (Pusat Pembelajaran Keluarga dan Satyagatra Hangayomi Kemantren).

Program tersebut, menjadi bagian dari quick win Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Beri Gerobag Sampah Tiap RW se-Kota Jogja

"Ini langkah strategis dan inovatif dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi utama masyarakat yang harmonis dan berdaya," cetusnya.

Melalui Puspagatra Ngetren, layanan edukasi, konseling, konsultasi, penjangkauan, dan rujukan lebih lanjut, bakal didekatkan ke publik melalui balai penyuluhan di kantor kemantren.

Berbagai pihak pun dilibatkan di sana, meliputi Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Mitra Keluarga (MK), dan personil Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

"Bukan hanya tempat pembelajaran, tetapi juga wadah kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan, dalam upaya menciptakan keluarga tangguh, sejahtera, dan inklusif," tegasnya.

Program Satu Kampung Satu Bidan

Kesuksesan Pemkot Yogyakarta dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan pengentasan ketimpangan gender jadi rujukan The World Bank.

Dalam kunjungannya di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (30/4/2025), The World Bank berharap tren apik di Kota Yogyakarta dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagai informasi, jumlah kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta pada 2021 tercatat berada di angka 16 per 2.757 kelahiran hidup.

Kemudian, turun jadi 4 kasus per 2.499 di 2022, nol kasus dari 2.427 di 2023, serta 2 kasus kasus dari 2.148 di 2024.

Baca juga: Sosok & Profil Hasto Wardoyo Wali Kota Yogyakarta yang Dilantik Prabowo, Dulunya Kerja di Puskesmas

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan, dalam 100 hari kerja pertama, pihaknya punya program Satu Kampung Satu Bidan, sebagai upaya menekan angka stunting dan kematian ibu.

"Kami punya program Quick Wins Satu Kampung Satu Bidan atau Nakes begitu ya. Selain itu, kami juga ada program pemeriksaan kesehatan gratis rutin bagi lansia, di mana 70 persen lansia adalah perempuan," paparnya.

Pria berlatar belakang dokter spesialis kandungan itu menjelaskan, kematian ibu yang dulu banyak terjadi di hulu atau pre health care, kini bergeser 80 persen di Rumah Sakit. 

Sehingga response time dokter dan pelayanannya harus didorong agar lebih cepat, untuk menghindari potensi terjadinya hal-hal fatal.

"Angka kematian ibu ini hal penting pada Human Capital Index, kaitannya dalam membangun sumber daya manusia. Kami sangat serius bagaimana mencegah kematian ibu dan bisa mencapai zero maternal rate," cetusnya 

"Yakni, dengan meningkatkan pelayanan secara teknis maupun medis dalam penguatan upaya preventif, khususnya menekan penurunan unmet need KB dan unwanted pregnancy," tambah Hasto.

Sementara, Public Sector Specialist The World Bank, Romawaty Sinaga, mengatakan, AKI di Kota Yogyakarta yang rendah harapannya bisa menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia. 

Khususnya, terkait bagaimana pola pengelolaan perencanaan keuangan daerah untuk penurunan AKI, serta pengentasan ketimpangan gender.

"Kami sangat mengapresiasi atas wawasan yang hari ini kami dapatkan, termasuk soal bagaimana membaca dan menggunakan data, karena yang ingin kita dorong juga soal memperkuat dan memastikan data dipakai oleh pemerintah ketika membuat perencanaan," katanya. (TribunNewsmaker/TribunJogja)