Sosok & Profil Bimo Wijayanto, Calon Dirjen Pajak yang Dipanggil Prabowo, Segini Harta Kekayaannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut sosok dan profil Bimo Wijayanto, calon Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan yang dipanggil Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Bimo Wijayanto dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025). 

Lantas, seperti apa sosok dan profil Bimo Wijayanto? Berikut penjelasannya.

Baca juga: Sosok & Profil Mokhamad Nawawi Wakil Wali Kota Pasuruan 2025, Dulunya Ketua Pembina Karang Taruna

Sosok Bimo Wijayanto

Saat ini, Bimo tercatat sebagai Komisrais Independen PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi, anak usaha BUMN Kima Farma dengan PT RNI.  

Mengutip dari Laporan Tahunan Phapros 2023, Bimo lahir pada 5 Juli 1977 di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Komisaris Independen Phapros pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2022 di Jakarta. 

Ia adalah lulusan Ph.D University of Canberra, meraih gelar MBA di University of Queensland, dan Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. 

Bimo juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis di Kantor Staf Presiden (2016-2020).

Bimo Wijayanto dikenal sebagai salah satu alumni terbaik SMA Taruna Nusantara, lulus pada tahun 1995. Ia satu angkatan dengan sejumlah tokoh penting lainnya, seperti Agung Wicaksono (Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN), Mega Satria (Direktur Keuangan Pelindo), dan Donald Panggari (Direktur di Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Latar belakang akademis Bimo sangat kuat. Ia meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian melanjutkan studi magister (MBA) di The University of Queensland, Australia. Puncaknya, ia berhasil menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy (PhD) di University of Canberra, dengan fokus pada bidang kebijakan perpajakan.

Karier Bimo di pemerintahan cukup panjang dan beragam. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II di Kantor Staf Presiden (KSP). Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi Investasi Strategis di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saat kementerian tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, akar karier Bimo sebenarnya berada di dunia perpajakan. Ia mengawali pengabdiannya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Dedikasinya di bidang ini membuahkan hasil: pada tahun 2014, saat tengah menempuh studi doktoralnya, ia menerima Hadi Soesastro Australia Award — sebuah penghargaan bergengsi dari pemerintah Australia yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang berprestasi.

Hadi Soesastro, yang menjadi nama penghargaan tersebut, adalah pendiri lembaga pemikir CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan dikenal luas sebagai tokoh intelektual ekonomi Indonesia.

Dalam studi doktoralnya, Bimo menaruh perhatian besar pada reformasi kebijakan perpajakan.

Ia meyakini bahwa sistem perpajakan yang baik bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

Menurutnya, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak, strategi dan kebijakan Ditjen Pajak harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak secara mandiri.

Harta Kekayaan Bimo Wijayanto

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan Bimo sudah tiga kali menyampaikan total hartanya.

Dia pertama kali menyerahkan LHKPN ketika menjadi Tenaga Ahli Utama KSP, dengan jumlah Rp 5.970.000.000 pada 2019. 

Selanjutnya, Bimo kembali berkewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK ketika menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Total hartanya kala itu sebesar Rp 6.170.000.000 pada 2020. 

LHKPN terakhir yang dilaporkan Bimo sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, yaitu Selasa, 15 Maret 2022 dengan jumlah mencapai Rp 6.670.000.000. Berikut rinciannya:

Tanah dan bangunan: Rp 5.800.000.000.

Alat transportasi dan mesin: Rp 370.000.000.

Harta bergerak lainnya: Rp 200.000.000.

Surat berharga: -

Kas dan setara kas: Rp 300.000.000.

Harta lainnya: -

Utang: - 

Dalam LHKPN-nya, Bimo mengakui kepemilikan atas lima bidang tanah dan/atau bangunan yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Aset-aset properti seluas 92-1.827 meter persegi tersebut tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul. 

Bimo hanya mempunyai satu unit alat transportasi roda empat yang juga diklaim dari hasil sendiri. Kendaraannya berupa Toyota SUV Fortuner TRD (2017) senilai Rp 370 juta. 

(TribunNewsmaker.com/Tribunnews.com)