Pemkab Klaten Tegaskan Komitmen Anti Pungli, DPMPTSP Jadi Contoh Awal

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menunjukkan langkah konkret dalam pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dengan menggelar apel pagi penandatanganan komitmen bersama anti pungli, Rabu (21/5/2025). 

Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten.

Apel dipimpin langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. 

Simbolis penandatanganan komitmen dilakukan langsung oleh Kepala DPMPTSP Klaten Sri Purwanto, disaksikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat daerah lainnya.

Menurut Sri Purwanto, kegiatan ini merupakan respons terhadap nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang belum menggembirakan. 

DPMPTSP, kata dia, memulai dari internal dengan membangun komitmen tegas menolak segala bentuk pungli, khususnya dalam layanan publik.

“Kita mulai dari diri kita sendiri, dari internal dinas pelayanan. Tujuannya jelas, tidak boleh ada pungli dalam bentuk apa pun. Ini wujud aksi nyata kami,” tegas Sri Purwanto saat diwawancarai usai apel.

Selain apel dan penandatanganan komitmen, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan stiker dan banner anti pungli, serta sosialisasi kepada pegawai terkait larangan dan pencegahan praktik pungli. 

Edukasi internal ini diharapkan mampu menjadi pondasi integritas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sri Purwanto menambahkan, DPMPTSP juga membuka kanal aduan yang bisa diakses masyarakat jika menemukan dugaan pungli. Laporan bisa disampaikan melalui kotak saran, media sosial resmi, hingga kanal aduan daring.

“Kami butuh peran aktif masyarakat. Jangan beri celah untuk pungli. Jika ada temuan, segera laporkan, dan kami akan tindak sesuai kewenangan,” tandasnya.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam kesempatan itu menekankan pentingnya komitmen bersama sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

"Kami sangat berkomitmen berkaitan dengan penghapusan KKN, pungutan-pungutan liar."

"Dan nanti ke depan kami akan berkala bersama Mas Wakil silaturahmi ke OPD-OPD kami ingin berdiskusi dari pucuk pimpinan sampai staf sehingga kita bisa berdiskusi secara bersama-sama menyeluruh per OPD," terang Hamenang. 

Ia berharap gerakan ini tidak hanya berhenti di DPMPTSP, tetapi meluas ke seluruh instansi pelayanan di Kabupaten Klaten.

"Harapannya dengan itu sama-sama bisa mengurai permasalahan yang ada di OPD untuk kemudian mereka bisa meningkatkan performanya di OPD, untuk kemudian mereka bisa meningkatkan performanya di OPD Ini kan seperti itu kan terkait dengan kesejahteraan," tegasnya.  (*)