Program 100 Hari Kerja Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Larang Keras Pungli dan Titipan Jabatan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Hugua.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Hugua langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Andi Sumangerukka dan Hugua telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Andi Sumangerukka melarang keras pungutan liar (pungli) dan titipan jabatan dalam proses mutasi maupun promosi di lingkungan birokrasi. 

Hal ini disampaikan Andi Sumangerukka saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat dan penyerahan surat perintah sebagai pelaksana tugas perangkat daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (26/5/2025).

Sumangerukka menegaskan tidak boleh lagi ada praktik jual beli jabatan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan sistem seperti itu harus dihentikan. 

“Di BKD, saya tidak mau lagi dengar ada istilah bayar kalau mau jabatan. Jangan sampai itu terjadi. Andi Khaeruni tanggung jawab,” kata Andi Sumangerukka.

Menanggapi hal itu, Plt BKD Sultra, Prof Andi Khaeruni mengatakan siap melakukan bersih-bersih di internal dan seluruh proses kepegawaian yang menjadi kewenangan instansinya.

Ia menekankan penempatan pejabat ke depan harus didasarkan pada prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas.

“Kami akan memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang yang benar-benar kompeten, punya integritas, dan rekam jejak yang baik,” kata Prof Khaeruni.

Prof Khaeruni menyampaikan praktik pungli atau titipan jabatan adalah pelanggaran serius terhadap etika birokrasi. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Mahasiswa IQ Minimal 120 Dapat Beasiswa

BKD akan memberikan sanksi administratif kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.

“Kalau ada pungli dan titipan jabatan, itu akan kami beri sanksi. Tidak ada toleransi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Prof Khaeruni menuturkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ini mengeluhkan adanya dugaan upeti sebagai syarat untuk mendapatkan posisi strategis. 

Untuk itu, ia telah menginstruksikan agar segala bentuk pungutan tidak sah yang terlanjur diterima dalam proses mutasi jabatan, harus dikembalikan.

“Kami tidak ingin ada lagi ASN yang kehilangan harapan hanya karena sistem yang tidak adil. Reformasi birokrasi harus dimulai dari integritas,” jelasnya.

Pastikan Warga Dapat Layanan Kesehatan

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga mendapat pelayanan kesehatan, tanpa terkecuali. 

Ia mengatakan tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak ditangani hanya karena tidak memiliki biaya atau kartu jaminan kesehatan.

“Kalau rumah sakit tidak bisa membiayai, maka saya yang akan membiayai,” kata Andi Sumangerukka saat sambutan dalam kegiatan pelantikan pejabat lingkup Pemprov Sultra di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Kota Kendari, Senin (26/5/2025).

Andi Sumangerukka juga menekankan kepada jajaran Dinas Kesehatan, termasuk Direktur RS Bahteramas Sultra, agar bekerja maksimal dan memperbaiki layanan. 

Ia akan memantau langsung kinerja rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan di Sultra.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sultra, dr Asridah Mukaddim, menyampaikan siap menjalankan amanah tersebut. 

Ia menyebut prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan adalah hati nurani, sebagaimana yang ditekankan oleh Gubernur.

Baca juga: BREAKING NEWS Nama-Nama 26 Pejabat Dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka

“Yang paling penting tadi disampaikan Gubernur adalah hati nurani. Jadi kita menggunakan hati nurani dalam memberikan pelayanan kesehatan,” ujar dr Asridah.

dr Asridah menjelaskan Dinas Kesehatan akan tetap melayani masyarakat meskipun mereka tidak memiliki biaya maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Baca juga: Sosok & Profil Andi Sumangerukka Gubernur Sulawesi Tenggara 2025, Bertahun-tahun Jadi Prajurit TNI

Bahkan, jika pasien tidak tercover JKN dan tidak memiliki dana, Gubernur akan menanggung biayanya, sebagaimana yang selama ini telah dilakukannya, bahkan sebelum menjabat.

Saat ini, Pemprov Sultra tengah menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD untuk membantu warga yang tidak memiliki kartu JKN. 

Jika dana dari APBD tidak mencukupi, maka akan digunakan dana pribadi Gubernur.

“Kami juga berkomitmen menjaga layanan yang sudah berjalan baik dan melakukan perbaikan yang masih kurang. Fokus utama tetap pada pemerataan layanan, agar tidak ada satu pun warga Sultra yang terabaikan dalam akses kesehatan,” jelasnya. (TribunNewsmaker/TribunSultra)