Hasil Kinerja Bupati Bogor Rudy Susmanto di 100 Hari Kerja, Nilai Kepuasan Publik Mencapai 82 Persen

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah hasil kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi atau Jaro Ade dalam 100 hari kerjanya.

Diketahui, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi menerapkan sejumlah program prioritas untuk masyarakat Kabupaten Bogor selama 100 hari pertamanya bekerja. 

Lantas bagaimana penilaian masyarakat dengan kinerja pasangan ini selama 100 hari pertama kerjanya?

Memasuki Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, hasil survei dari Lembaga Studi Visi Nusantara menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade) mencapai 82,54 persen.

Survei dilakukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja awal kepala daerah. 

Metodologi yang digunakan adalah cluster random sampling dengan jumlah 1.616 responden, margin of error 2,5 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung pada periode 24–29 Mei 2025.

Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat, mencocokkan antara kebutuhan warga dan program kerja kepala daerah, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

Berikut rincian kepuasan publik berdasarkan sektor:

- Ekonomi: 73,02 persen

- Pendidikan: 85,40 persen

- Kesehatan: 85,15 persen

- Infrastruktur: 75,31 persen

- Transportasi: 77,04 persen

- Ketenagakerjaan: 74,07 persen

- Pertanian: 85,21 persen

- Sosial: 80,26 persen

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Bogor Rudy Susmanto, Realisasi Pemekaran Wilayah di Bogor Bagian Barat

- Pelayanan publik: 87,56 persen

- Keamanan: 82,43 persen

- Penegakan hukum: 75,68 persen

- Pemberantasan korupsi: 78,40 persen

- Tata kelola pemerintahan yang bersih: 92,14 persen

- Tata kelola lingkungan: 88,37 persen

- Kebudayaan: 95,05 persen

- Komunikasi publik: 85,52 persen

Dari sisi keterbukaan informasi publik, survei mencatat:

- Keterbukaan informasi umum: 65,10 persen masyarakat menyatakan puas

- Akses informasi program pemerintah: 66,83 persen

- Pengelolaan media sosial Bupati: 72,59 persen

- Komunikasi langsung Bupati: 70,54 persen

- Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan: 70,54 persen

Terkait keyakinan masyarakat terhadap masa depan Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto dan Jaro Ade:

- Cukup yakin: 72,47 persen

- Sangat yakin: 13,37 persen

- Kurang yakin: 7,67 persen

- Tidak yakin: 5,38 persen

- Tidak tahu/tidak menjawab: 1,11 persen

Hasil ini mencerminkan optimisme masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bogor serta apresiasi atas berbagai program yang telah diluncurkan dalam 100 hari pertama masa jabatan.

Realisasi Pemekaran Wilayah di Bagian Barat

Pemekaran Kabupaten Bogor Barat masih dalam proses.

Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pernah mengatakan bahwa progres pemekaran wilayah saat ini sudah selesai di tahapan Kabupaten Bogor.

Tahapan pemekaran Kabupaten Bogor Barat juga disebut telah selesai di tingkat provinsi.

Tahapan selanjutnya dalam pembentukan Kabupaten Bogor Barat adalah berada di tingkat pusat.

"Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan Presiden RI periode 2024-2029, karena kuncinya adalah mencabut moratorium," ucapnya.

Ya, sampai saat ini moratorium pemekaran belum dicabut pemerintah, sehingga ini menjadi salah satu kendala utama pemekaran tersebut.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi realisasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat.

Sebab Prabowo merupakan warga Kabupaten Bogor yang bisa memahami keinginan masyarakat untuk mempercepat pembangunan melalui pemekaran.

"Mencabut moratorium memerlukan dukungan warga Bogor. Siapa namanya? Prabowo Subianto, presiden terpilih," kata Rudy.

Jika moratorium telah dicabut, Bogor Barat dapat siap secara infrastruktur.

Namun sebelumnya, akan lebih dahulu menyiapkan cetak biru (blueprint) dan rancangan utama (masterplan) untuk Bogor Barat.

Langkah ini dilakukan sebelum dianggarkan pada APBD Kabupaten Bogor.

Wilayah yang bergabung dengan Kabupaten Bogor Barat

Bogor Barat memiliki luas hingga 1.318,45 kilometer persegi dengan 14 kecamatan.

Yakni Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Pamijahan, Parung Panjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Tenjo, Tenjolaya, Ciampea, Cibungbulang, Cigudeg, dan Jasinga.

Baca juga: Rekam Jejak Rudy Susmanto Bupati Bogor yang Dilantik Prabowo, Darah Pajajaran Besar di Mataram

Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat rencananya akan ada di Kecamatan Cigudeg.

Namun ada usulan lain bahwa Ibu Kota Bogor Barat yakni di daerah Kecamatan Rumpin.

Penunjukan Rumpin sebagai ibu kota tak lepas dari pertimbangan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Letaknya pun berada di kawasan yang strategis karena berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Banten. 

Letaknya yang strategis itu membuat Rumpin potensial dijadikan kawasan bisnis unggulan di Kabupaten Bogor Barat.

Selain itu, Rumpin memiliki potensi sumber daya alam berupa batu andesit terbaik di Indonesia.

Beberapa perusahaan mineral besar melakukan eksplorasi di sana.

Dari segi wisata, di Rumpin terdapat pendakian populer, Gunung Munara Rumpin.

Tempat wisata itu selain memiliki keindahan pemandangan alam juga menyimpan sejumlah situs bernilai historis seperti petilasan Syaikh Maulana Hasanudin dan petilasan Presiden Soekarno. (TribunNewsmaker/TribunBogor)