Sosok & Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh 2025, Dulu Panglima Perang GAM hingga Ketua Umum KONI

Sosok & Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh 2025, Dulu Panglima Perang GAM hingga Ketua Umum KONI

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal dengan panggilan akrab "Mualem", telah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025–2030.

Sosok Mualem tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, terutama karena peran sentralnya dalam sejarah perjuangan daerah tersebut.

Julukan “Mualem” merupakan sebuah gelar kehormatan yang biasanya disematkan kepada sosok dengan kemampuan militer yang tinggi.

Dalam konteks Aceh, gelar tersebut telah lama melekat pada Muzakir Manaf, menandakan pengaruh dan penghargaannya di kalangan masyarakat.

Perjalanan Karier

Mualem pernah memegang jabatan penting sebagai Panglima Perang dalam struktur organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia mulai mengemban tugas tersebut sejak tahun 1986, saat konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah Indonesia masih berlangsung.

Tahun 2005 menjadi titik balik penting ketika perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI ditandatangani di Helsinki, Finlandia.

Setelah proses damai itu, Mualem mulai menapaki jalur politik dan meninggalkan dunia militer yang telah lama digelutinya.

Dalam masa transisi dari konflik ke damai, Mualem dipercaya sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

Baca juga: Sosok & Profil Putri Karlina Wakil Bupati Garut, Calon Mantu Dedi Mulyadi Eksekusi Kebijakan Camer

KPA sendiri merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola peralihan kekuasaan dan integrasi mantan kombatan ke masyarakat sipil.

Karier politik Mualem terus menanjak sejak saat itu dan mencerminkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.

Pada tahun 2007, ia dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Aceh, partai lokal yang berakar dari semangat perjuangan GAM.

Tak hanya dalam politik, ia juga aktif dalam bidang olahraga, dengan menjabat Ketua Umum KONI Aceh sejak 2015.

Di bidang kepemudaan dan pendidikan nonformal, Mualem menjadi Ketua Umum Pramuka Aceh pada tahun 2013.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk masa jabatan 2012 hingga 2017.

Perjalanan politik dan sosialnya tidak berhenti di sana; pada 27 Desember 2022, ia diangkat menjadi Waliyul ‘Ahdi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe sendiri memiliki posisi penting dalam menjaga identitas dan nilai-nilai adat istiadat Aceh.

Mualem adalah pria kelahiran Aceh Timur, yang lahir pada 3 April 1964, dan besar di tengah situasi politik yang dinamis.

Sejak muda, ia telah memperlihatkan komitmennya terhadap perjuangan Aceh melalui berbagai lini, baik militer maupun politik.

Kini, dengan terpilihnya kembali sebagai Gubernur Aceh, Mualem kembali mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin tanah kelahirannya.

Dukungan dalam Pilpres 2024

Pada Pemilihan Presiden 2024, Muzakir Manaf secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu dengan Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di MZ Coffee, Banda Aceh, pada 26 Desember 2023.

"Bapak/ibu sekalian, pada hari ini, saya katakan Pak Prabowo presiden. Pak Prabowo-Gibran menang. Siap? Pak Prabowo-Gibran, menang," ujar Muzakir kala itu.

Baca juga: Sosok & Profil Sudirman Bungi, Wakil Bupati Pinrang Nekat Nyamar Pasien Puskesmas, Dulu Jadi Lurah

Minta hapus sistem QR Code SPBU

Di tengah memberikan sambutan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh, Mualem tiba-tiba mengejutkan semua tamu undangan dan masyarakat yang hadir.

Dalam pidatonya, Mualem dengan tegas menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia akan menghapuskan sistem kebijakan QR Code saat melakukan pengisian BBM di SPBU seluruh Aceh.

"Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.

"PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," ucapnya.

Mualem menyebutkan, ke depan, siapa saja masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU, maka masyarakat tidak boleh dirumitkan lagi dengan sistem tersebut.

Menurut dia, selama ini, dengan adanya sistem QR Code untuk memperoleh BBM, ada sebagian masyarakat yang marah bahkan ingin membakar SPBU.

"Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh," katanya.

Diketahui, selama ini, para pengguna mobil berbahan bakar Bio Solar atau Solar subsidi, dan Pertalite wajib menunjukkan QR Code yang didapat setelah melakukan registrasi atau mendaftar sebagai penerima BBM subsidi.

(Tribunnewsmaker.com/ Kompas)