Kabar Wilayah
Kota Onde-Onde di Jawa Timur Jadi Kota Paling Tertinggal, Lompati Blitar, Pasuruan dan Probolinggo
Sejumlah kota di Jawa Timur tertinggal secara ekonomi padahal Jatim merupakan salah satu provinsi paling maju. Di posisi teratas ada Kota Onde-Onde.
Penulis: Sinta Manila
Editor: Tim TribunNewsmaker
lihat foto
Fakta mengejutkan terungkap ketika melihat data PDRB terbaru di Jawa Timur, di mana beberapa kota justru berada di posisi terbawah. Daerah paling terendah PBRB-nya berada di kota yang dijuluki Kota Onde-Onde melebihi Blitar, Pasuruan, hingga Probolinggo.
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tak bisa dimungkiri, Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi paling maju di Indonesia.
Namun, di balik geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata masih ada beberapa daerah yang tertinggal secara ekonomi—jika dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mereka.
Nilai PDRB yang rendah menjadi indikator bahwa kontribusi ekonomi suatu wilayah masih tergolong kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lain di provinsi ini.
Fakta ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Kota Mojokerto dan Kota Blitar di Posisi Terbawah
Berdasarkan data terbaru, Kota Mojokerto mencatatkan diri sebagai daerah dengan nilai PDRB terendah di Jawa Timur, yakni sebesar Rp 8,61 triliun. Diikuti oleh Kota Blitar dengan nilai Rp 9,18 triliun.
Kedua kota ini, meski berstatus sebagai kota administratif, justru kalah dalam hal kontribusi ekonomi dibandingkan dengan beberapa kabupaten.
Pacitan: Daerah Terpencil yang Mengejutkan
Yang menarik, Kabupaten Pacitan—yang dikenal sebagai daerah terpencil di ujung barat daya Jawa Timur—justru mencatatkan nilai PDRB yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lain.
Ini menjadi bukti bahwa status kota tidak selalu menjamin kemajuan ekonomi.
Keseimbangan di Kota Batu dan Madiun
Sementara itu, dua kota wisata dan niaga, yakni Kota Batu dan Kota Madiun, menunjukkan angka PDRB yang hampir setara.
Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara kawasan industri dan destinasi pariwisata.
Mengapa PDRB Penting untuk Diperhatikan?
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.
PDRB menjadi tolok ukur utama untuk mengetahui seberapa kuat perekonomian suatu wilayah—baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi.
Terdapat tiga pendekatan utama dalam menghitung PDRB:
- Pendekatan Produksi – Menghitung nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerah.
- Pendekatan Pengeluaran – Menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi, investasi, serta ekspor-impor bersih.
- Pendekatan Pendapatan – Menyusun total pendapatan dari upah, sewa, bunga, dan laba usaha.
PDRB sangat vital dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Daerah dengan nilai PDRB rendah berisiko menghadapi berbagai persoalan seperti tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, serta potensi ketimpangan sosial yang semakin melebar.
5 Daerah dengan PDRB Terendah di Jawa Timur
Berikut ini adalah daftar lima kota dengan nilai PDRB terendah di Provinsi Jawa Timur:
1. Kota Mojokerto – Rp 8.612,33 miliar
2. Kota Blitar – Rp 9.187,70 miliar
3. Kota Pasuruan – Rp 11.208,17 miliar
4. Kota Probolinggo – Rp 15.374,98 miliar
5. Kota Madiun – Rp 18.653,19 miliar
Siapa Kepala Daerah Terkaya di Jawa Timur?
Selain membandingkan kekuatan ekonomi daerah melalui PDRB, menarik pula untuk melihat kekayaan pribadi para kepala daerah di Jawa Timur berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tercatat, beberapa bupati dan wali kota memiliki kekayaan fantastis.
Berikut adalah daftar beberapa kepala daerah dengan kekayaan terbesar:
1. Bupati Sidoarjo, Subandi – Rp 80,6 miliar
2. Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa – Rp 60,6 miliar
3. Bupati Jombang, Warsubi – Rp 58,6 miliar
4. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono – Rp 57,7 miliar
5. Wali Kota Probolinggo, Aminuddin – Rp 43,2 miliar
Di sisi lain, beberapa kepala daerah dari kota-kota dengan PDRB rendah justru mencatatkan harta kekayaan yang relatif kecil. Misalnya:
- Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari – Rp 8,64 miliar
- Wali Kota Blitar, Syaqul – Rp 7,16 miliar
- Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo – Rp 4,16 miliar
Yang paling menarik, Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji—meski berasal dari daerah yang secara geografis terpencil—memiliki harta kekayaan sebesar Rp 3,85 miliar, sedikit lebih tinggi dari beberapa wali kota lainnya.
Harta Kekayaan Kepala Daerah di Jawa Timur Berdasarkan LKHPN
1. Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin: Rp 38.919.529.528
2. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono: Rp 24.554.352.007
3. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan: Rp 24.293.778.018
4. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani: Rp 21.035.858.468
5. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani: Rp 20.444.986.931
6. Wali Kota Madiun, Maidi: Rp 18.414.126.698
7. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo: Rp 18.078.162.376
8. Bupati Bangkalan, Lukman Hakim: Rp 14.364.500.000
9. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi: Rp 14.130.331.101
10. Bupati Tuban, Aditya Halindra: Rp 13.425.043.966
11. Bupati Pasuruan, Mochamad Rusdi: Rp 10.070.000.000
12. Bupati Sampang, Slamet Junaidi: Rp 9.805.950
13. Bupati Jember, Muhammad Fawait: Rp 9.929.930.000
14. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid: Rp 9.272.546.853
15. Bupati Lumajang, Indah Amperawati: Rp 8.549.590.133
16. Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi: Rp 8.361.293.860
17. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi: Rp 7.841.975.650
18. Bupati Madiun, Hari Wuryanto: Rp 7.678.126.715
19. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko: Rp 6.195.401.253
20. Bupati Blitar, Rijanto: Rp 4.370.799.622
21. Bupati Probolinggo, Mohammad Haris: Rp 4.020.538.500
22. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi: Rp 3.912.201.729
23. Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji: Rp 3.852.113.301
24. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu: Rp 3.035.000.000
25. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat: Rp 2.909.871.871
26. Bupati Malang, Sanusi: Rp 2.245.000.000
27. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswari: Rp 2.245.000.000
28. Wali Kota Batu, Nurochman: Rp 1 .407.884.641
Data ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif.
Daerah dengan nilai PDRB rendah perlu diberi perhatian khusus, baik dalam bentuk investasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga perluasan akses ekonomi.
Hanya dengan begitu, pembangunan di Jawa Timur bisa merata dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat, tak hanya di kota besar saja.
