Program Kerja Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Siap Launching Program Irigasi Perpompaan Juli 2025

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Setyo Sukarno dan Imron Rizkyarno.

Pasangan Setyo Sukarno dan Imron Rizkyarno telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Setyo Sukarno kini sedang fokus untuk bidang pertanian di Kabupaten Wonogiri.

Terbaru, sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Wonogiri mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain alsintan, warga sekitar juga mendapatkan bansos dari polres yang penyerahannya dilangsungkan di Dusun Gunungan RT 3 RW 2 Desa Gunungan Kecamatan Manyaran pada Selasa (17/6/2025).

Adapun bantuan Alsintan diserahkan secara simbolis sebanyak 19 unit berupa mesin combi sejumlah 4 unit, mesin traktor roda 4 sejumlah 2 unit, mesin traktor roda 2 sejumlah 12 unit dan mesin pompa air sejumlah 1 unit.

Bantuan ini diberikan kepada beberapa Gapoktan dari Kecamatan Tirtomoyo, Wuryantoro, Pracimantoro, Baturetno, Selogiri, Ngadirojo, Jatisrono, Manyaran dan UPT pertanian setempat.

Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polres Wonogiri terhadap program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan anggaran.

Selain itu kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Bhayangkara ke-79. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Wonogiri Setyo Sukarno,Program Prioritas Diselaraskan dengan Efisiensi

Polres juga menyerahkan paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah kegiatan.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno mengatakan, sinergitas lintas sektoral menjadi hal penting dalam memperkuat sektor pertanian.

Dalam sambutannya, dia mengungkapkan bahwa program irigasi perpompaan hasil kolaborasi dengan Polres Wonogiri akan dilaunching pada Juli 2025 sebagai bagian dari rangkaian HUT Bhayangkara.

Bupati menambahkan bahwa dari target 1.000 unit sumur pantek telah terealisasi 250 unit serta 5 unit irigasi perpompaan.

Kegiatan itu menjadi langkah nyata dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani.

"Alsintan ini bukan milik pribadi ketua kelompok tani, tapi milik Gapoktan. Gunakan untuk mendukung produksi pertanian dan mempercepat proses pengolahan lahan. Dengan efisiensi kerja di lapangan, kita harap bisa menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit," katanya.

Bupati Wonogiri menambahkan, kondusifitas wilayah menjadi modal utama dalam pembangunan daerah.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Kabupaten Wonogiri.

Kejar Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pemkab Wonogiri menggelar sosialisasi percepatan pembentukan koperasi desa merah putih kepada seluruh Kades dan Lurah di Wonogiri, Senin (21/4/2025).

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, mengatakan hal itu menjadi tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat untuk segera membentuk koperasi desa merah putih.

"Kami menindaklanjuti untuk segera sosialisasi kepada Kades dan Lurah, harapannya dari timeline waktu yang ada 19 Mei 2025 terbentuk 294 koperasi," jelasnya.

Menurutnya pembentukan koperasi secara serentak itu menjadi mandatory pemerintah pusat. Sehingga, pembentukan tak bisa dilakukan secara bertahap.

Ada tujuh fungsi koperasi desa merah putih, diantaranya gerai sembako, apotek desa, kantor koperasi, koperasi simpan pinjam, klinik desa, cold storage/cold chain dan logistik.

Setyo menyebut tidak ada ketentuan tujuh kegiatan itu dilakukan semua.

Namun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing koperasi.

Ia mengatakan, pembentukan koperasi desa merah putih akan membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM),  sehingga sosialisasi kepada Kades dan Lurah dilakukan sesegera mungkin.

"Kalau bicara persolan, pasti ada di desa. Yang penting kita bentuk terlebih dahulu. Jadi desa untuk segera mensosialisasikan hal ini," paparnya.

Soal permodalan, menurutnya bisa berasal dari beberapa sumber, mulai dari APBN, APBD hingga APBDes.

Selain itu Himbara dan CSR bisa dimungkinkan sebagai sumber pendanaan.

"Tapi juga dari anggota sendiri, dalam bentuk iuran pokok dan iuran wajib. Tergantung nanti kesepakatan anggotanya, mau berapa iuran pokoknya. Itu bisa menjadi modal," jelasnya.

Sementara itu, keanggotaan koperasi juga akan dibatasi sesuai teritorial desa.

Sehingga masyarakat di suatu desa hanya bisa menjadi anggota koperasi di desanya sendiri.

"Misalnya Desa Wonoharjo, anggotanya harus dari masyarakat Wonoharjo. Desa Manjung tidak bisa menjadi anggota di Desa Wonoharjo, harus dibuktikan dengan KTP," katanya. (TribunNewsmaker/TribunJateng/TribunSolo)