Program Kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sasar 60 Ribu Lansia Penerima PKH Plus

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Kini Khofifah Indar Parawansa akan menambah jumlah sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.

Hal ini dilakukan untuk memperluas sasaran penyaluran bantuan sosial untuk warga tidak mampu di Jawa Timur.

Ia menegaskan di anggaran APBD Jatim murni tahun 2025, PKH Plus dirancang akan disalurkan untuk 50.000 lansia di seluruh 38 kabupaten/kota di Jatim.

Dalam perubahan anggaran nanti akan ditambahkan sebanyak 10.000 sasaran lansia.

“Program PKH plus ini adalah program yang sengaja kita gagas untuk membantu keluarga tak mampu khususnya lansia. Dengan bantuan ini lansia akan mendapatkan penguatan,” tegas Gubernur Khofifah, Rabu (18/6/2025).

Lebih lanjut ia menyebutkan semua anggaran khusus PKH Plus dialokasikan di tahun ini sebesar Rp 100 miliar.

Masing-masing lansia penerima manfaat mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 1,5 juta yang diberikan dalam tiga bulan.

“Rencananya perluasan sebanyak 10.000 lansia di tahun ini ada di 10 kabupaten kota. Anggaran tambahannya sebesar Rp 15 miliar. Sehingga total penerima program PKH Plus tahun ini mencapai 60.000 orang lansia dengan total Rp 115 miliar,” tandasnya.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perluasan ini merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang inklusif.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah, Bangun Monumen Reog Ponorogo Setinggi 26 Meter

“Kami ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan perluasan bansos bukan sekadar soal jumlah penerima atau besaran anggaran, tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif untuk memperkuat ketahanan sosial.

“Dengan memperluas jaring pengaman sosial, kami berharap ketahanan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur semakin kokoh. Inilah bagian dari ikhtiar menuju Jawa Timur yang semakin adil, sejahtera, dan inklusif,” pungkasnya.

Hapus Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya menentang segala bentuk eksploitasi anak, utamanya mempekerjakan anak di bawah umur.

Saat ini masih ada sekitar 1,56 persen angka pekerja anak di Jawa Timur.

Ia mengatakan anak-anak atau penduduk yang berusia di bawah 17 tahun masih memiliki hak penuh untuk mengenyam pendidikan serta perlindungan dari orang dewasa.

"Hak dari seorang anak sampai usianya secara hukum 17 tahun adalah mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dan Fitrah mereka adalah mendapat perlindungan dan kasih sayang dari kita semua sebagai orang dewasa," tegas Gubernur Khofifah pada Kamis (12/6/2025).

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa saat ini Indonesia dan Jawa Timur dalam kondisi gawat Pekerja Anak.

Pasalnya, Berdasarkan data BPS, saat ini jumlah pekerja anak dalam rentang usia 10-17 tahun pada tahun 2023 secara nasional sebesar 2,39 persen sedangkan di Jawa Timur jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun tercatat sebesar 1,56 persen.

“Untuk pekerja di sektor formal, bisa kita pastikan tidak ada anak yang berkerja di sektor formal, karena komitmen pemerintah dan berbagai pihak utamanya para pelaku usaha yang hanya dapat merekrut pekerja dengan sistem yang telah di atur dan dengan pengawasan secara berkala. 

Namun, di sektor usaha yang skalanya tergolong menengah ke bawah menjadi tantangan tersendiri disamping jumlah yang cukup besar dan banyak yang tidak tercatat,” jelasnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menegaskan akan memaksimalkan upaya untuk menghapus pekerja anak di Jatim.

"Anak-anak apalagi yang masih di usia SD dan SMP, mereka masih waktunya bermain, belajar dan berkembang. Tentu situasi ini harus jadi atensi bukan hanya pemerintah, tapi seluruh pihak dan utamanya masyarakat," terangnya.

Gubernur Khofifah menegaskan pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terus berupaya melakukan penghapusan pekerja anak tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Adapun langkah yang dilakukan antara lain melakukan upaya pencegahan, penarikan jika terdapat adanya perkerja anak, mengembalikan ke bangku sekolah atau afirmasi pendidikan apabila ternyata putus sekolah, penguatan ekonomi keluarga yang salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan perempuan.

Khofifah juga menuturkan seringkali menemukan kasus pekerja atau eksploitasi pada anak di berbagai sektor, di antaranya menjadi tenaga kasar di sektor perikanan, industri rumah tangga, PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), anak jalanan, hingga ESKA (Eksploirasi Seks Komersial Anak) dan Konstruksi Bangunan.

Mendengar hak tersebut, dirinya mengaku sangat miris dan berharap penuh agar fenomena Pekerja Anak bisa segera dituntaskan di Jawa Timur bahkan Indonesia.

"Hati siapa yang tidak miris, ketika anak-anak kita yang harusnya masih bersekolah tetapi sudah dipaksa untuk bekerja kasar. Oleh sebab itu kita berupaya maksimalkan untuk menghapuskan upaya menghapuskan pekerja anak dan kekerasan pada anak,” tegasnya.

Kembali ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk mendukung upaya pemberantasan Pekerja Anak.

Gubernur Khofifah meyakini, anak-anak adalah titipin Allah SWT yang harus dijaga sekaligus penerus bangsa di masa depan.

"Kami tidak bisa sendiri. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak. Segera laporkan segala bentuk eksploitasi kepada anak, demi masa depan Indonesia Emas di tahun 2045," pungkasnya. (TribunNewsmaker/Surya.co.id)