Program Kerja Bupati Blitar Jatim Rijanto, Percetakan KTP Elektronik Bisa di Kecamatan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Jawa Timur, Rijanto dan Beky Herdihansah.

Pasangan Rijanto dan Beky Herdihansah telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya. 

Rijanto membuat gebrakan untuk pelayanan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Dia telah meluncurkan layanan pencerakan KTP elektronik (KTP-el) di seluruh kecamatan se-Blitar.

Launching ini berbarengan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang digelar di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, pada Selasa (17/06).

Dikutip dari laman resmi Pemkab Blitar, kini sebanyak 22 kecamatan di Blitar telah memilliki fasilitas tersebut.

Layanan mandiri di setiap kecamatan ini membuat pelayanan untuk masyarakat lebih cepat dan mudah dijangkau.

Sebab masyarakat tak perlu harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Rijanto menegaskan bahwa tertib Adminduk adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pembebasan Lahan untuk Pmbangunan Jalur Lintas Selatan (JLS)

Bupati Blitar, Rijanto menargetkan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) tuntas pada 2025 ini.

Hal itu disampaikan Rijanto di sela-sela melakukan monitoring percepatan pembebasan lahan proyek JLS di Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Kamis (13/3/2025).

"Pembebasan lahan untuk proyek JLS harus selesai semua pada 2025," kata Rijanto.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Blitar Rijanto, Siap Bentuk 44 Unit Koperasi Merah Putih

Rijanto melakukan monitoring di lokasi ditemani Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah. Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga hadir di lokasi.

"Kami ke sini, karena dalam evaluasi pembangunan JLS, ada beberapa yang harus dipercepat. Salah satunya terkait pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang belum selesai di titik Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates," ujarnya.

Rijanto menuturkan, Pemkab Blitar berkomitmen mempercepat proses pembebasan lahan di proyek JLS.

Setelah Lebaran atau April 2025, tim dari Pemkab Blitar akan mengumpulkan para pemilik lahan untuk membahas masalah pembebasan.

"Ini program strategis nasional, harus didukung bersama-sama. Secepatnya, mungkin habis Lebaran, kami melakukan pendekatan kepada pemilik lahan," katanya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pansela 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Besar Nasional Jawa Timur-Bali, Leo Aditya Mahardika mengatakan terus berkoordinasi dengan Pemkab Blitar dan BPN terkait pembebasan lahan.

"Bupati dalam kunjungan kali ini mendukung penuh proyek JLS Kabupaten Blitar. Dengan datangnya Bupati, kami dari kementerian berharap proses percepatan pembebasan lahan bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan jalan tidak ada hambatan," katanya.

Dikatakannya, proses tahapan pembebasan lahan akan dikebut setelah Lebaran 2025.

Setelah Lebaran, Pemkab Blitar menjadwalkan pertemuan dengan para pemilik lahan. Sedang proses pembebasan lahan bisa dilaksanakan pada Mei dan Juni 2025.

"Sehingga pelaksanaan konstruksi pada November 2025 sudah tidak ada kendala. Untuk pembebasan lahan di Wates ada 52 bidang. Itu akan dilakukan percepatan pembebasan lahan," ujarnya. (TribunNewsmaker/Delta | TribunMataraman)